Penyuluh Informasi Publik Jadi Mitra Kominfo Sebarkan Informasi Publik di Wilayah 3T

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dalam rangka menjangkau masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T dan wilayah yang memerlukan komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar bimbingan teknis melalui program Penyuluh Informasi Publik (PIP) di Swiss-Belcourt, Kupang.

Program PIP merupakan program perpanjangan tangan pemerintah melalui Kominfo dalam menjangkau masyarakat 3T. Hal ini merupakan komitmen dari Kominfo untuk terus mewujudkan pemerataan akses informasi publik bagi seluruh masyarakat.

Pada tahun 2023, Kementerian Agama dalam hal pelaksanaan penyebarluasan informasi publik melalui pemberdayaan Penyuluh agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki 517 orang PIP yang aktif bertugas mendiseminasikan program dan kebijakan strategis pemerntah di 728 kecamatan dari Sabang hingga Merauke.

Baca juga: Kementerian Kominfo Temukan 96 Isu Terkait Hoaks Pemilu 2024

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama menyebut, peserta bimtek merupakan orang-orang terpilih yang telah melalui hasil seleksi rekomendasi dari Kementerian Agama.

“Bapak dan Ibu semua di sini merupakan orang-orang terpilih melalui hasil seleksi rekomendasi dari Kementerian Agama. Ke depannya bapak ibu akan membantu kami menjalankan misi mulia untuk menyampaikan informasi program dan kebijakan pemerintah, khususnya kepada masyarakat yang selama ini sulit dijangkau,” ujar Hasyim Gautama di Kupang, Jumat 1 Desember 2023 dikutip dari rilis yang diterima POS-KUPANG.COM.

Sebagai key opinian leader di lingkungannya, PIP dipercaya dapat menyampaikan informasi ke masyarakat melalui pendekatan yang berbeda.

Berangkat dari kedekatan yang telah terbangun antara penyuluh dengan komunitasnya, informasi yang disampaikan harapannya dapat lebih diterima masyarakat. Informasi yang selama ini sulit sampai dan diterima oleh masyarakat dengan kondisi dan karakter tertentu, dapat terpecahkan melalui peran besar PIP.

Baca juga: Isu Hoaks Meningkat Jelang Pemilu, Kominfo Lakukan Take-down

Berbagai program dan kebijakan yang menyasar langsung ke masyarakat perlu sampai dan dipahami dengan baik agar tepat guna dan memberikan manfaat.

"Sejak tahun 2017, PIP telah menyampaikan berbagai isu mulai dari pencegahan stunting, pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR), strategi menangkal informasi hoaks, darurat narkoba, moderasi beragama dan sebagainya. Materi penyuluhan secara rutin diperbaharui oleh Kominfo sesuai dengan program strategis pemerintah pada tahun berjalan," ujar Hasyim.

Dalam kegiatan bimtek tersebut, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo merekrut 40 PIP yang berasal dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

PIP rekrutan tahun 2024 tersebut mendapatkan materi penyuluhan terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenegakerjaan dan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat dari BPJS Kesehatan.

Penata Muda Hubungan Antar Lembaga, Rosa Delima Wikasitakusuma Widaya, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan yang hadir sebagai pembicara memaparkan materi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca juga: Transaksi Judi Online Capai Rp 81 Triliun, Kominfo Blokir 1 Juta Situs

“Penting bagi masyarakat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena dengan iuran minimal Rp 16.800 per bulan akan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja pada saat mereka kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko kerja,” ujar Rosa.

Pada sesi berikutnya, Sufyan Tsauri selaku Kepala Bagian Mutu Layanan BPJS Kesehatan Kota Kupang menjelaskan mengenai jaminan kesehatan nasional.

“Bapak Ibu perlu memahami semangat kita adalah melindungi orang sakit agar mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama sakit yang berbiaya mahal. Maka dari itu, iuaran yang kita bayarkan adalah bentuk gotong royong,” ujar Sufyan.