Breaking News
Rabu, 8 April 2026

Berita Nasional

Isu Hoaks Meningkat Jelang Pemilu, Kominfo Lakukan Take-down

Penyebaran isu hoaks atau misinformasi mengalami tren peningkatan menjelang Pemilu 2024.

Editor: Alfons Nedabang
KOMPAS.com/Shutterstock
Ilustrasi hoaks. Isu hoaks meningkat menjelang Pemilu 2024. 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Penyebaran isu hoaks atau misinformasi mengalami tren peningkatan menjelang Pemilu 2024. Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo ) Budi Arie Setiadi mengatakan hingga 19 September 2023 kemarin saja sudah ada sekitar 152 hoaks mengenai pemilu.

"Pada awal tahun 2023, hingga 19 September 2023 ini ditemukan 152 isu hoaks. Sehingga total isu hoaks sejak 2018 sampai 19 September 2023 sebanyak 1.471 isu hoaks," kata Budi Arie Setiadi dalam Forum #YukPahamiPemilu – Google Indonesia di Thamrin Nine, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

Budi mengatakan Pemilu 2024 damai menjadi salah satu agenda prioritasnya sebagai Menkominfo dalam 13 bulan sisa masa jabatannya.

Pemilu Damai 2024 kata Budi Arie Setiadi, harus diupayakan semua pihak karena potensi kekacauan informasi terus membayangi.

Terlebih jumlah pemilu berusia muda yang lebih dominan. Budi menyebut generasi milenial dan Z mencakup sekitar 52 persen demografi pemilih pada Pemilu 2024. Masyarakat di generasi ini diketahui sebagai sangat aktif di internet dengan aktivitas di media sosial bisa mencapai 6 jam sehari.

Baca juga: Lawan Hoaks, Ganjar Milenial Gelar Pelatihan Dasar Jurnalistik dan Karya Ilmiah

Oleh karena itu, Menkominfo menyatakan penanganan hoaks disinformasi pada Pemilu 2024 harus dilakukan dengan intensif.

"Jangan sampai, kemudahan penyebaran informasi antar individu yang seharusnya mendorong penguatan demokrasi kita, justru dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab, untuk saling menjatuhkan satu sama lain melalui information disorder," katanya.

Budi menilai antisipasi terhadap information disorder pada masa Pemilu sangat penting. Menurutnya, ada banyak pelajaran dari berbagai negara seperti Pemilu Prancis dan Brazil pada Tahun 2022 serta Pemilu Amerika Serikat tahun 2020.

"Disinformasi dalam kegiatan elektoral dapat mengakibatkan polarisasi antar masyarakat secara berkepanjangan, menurunnya kepercayaan pada demokrasi dan institusi pemerintahan, serta menimbulkan instabilitas politik yang menghambat roda perekonomian," jelasnya.

Guna merespons kecenderungan kenaikan tren sebaran isu hoaks menjelang Pemilu, Kementerian Kominfo melakukan langkah penanganan pada tingkat hulu, tengah, dan hilir.

Baca juga: KPU Cetak 1,2 Miliar Surat Suara Pemilu 2024

Pada tingkat hulu, Kementerian Kominfo terus melakukan peningkatan literasi dan kecakapan digital masyarakat dalam merespons hoaks melalui kampanye, edukasi, dan sosialisasi anti hoaks dalam Gerakan Nasional Literasi Digital.

"Pada tingkat menengah, kami melakukan penerbitan klarifikasi hoaks terkait pemilu (hoaks debunking) Bersama platform digital kami juga melakukan take-down (penghapusan) konten hoaks terkait pemilu dan pemutusan akses situs yang mengandung hoaks pemilu," jelas Budi.

Adapun pada tingkat hilir, Kementerian Kominfo memberikan dukungan data kepada Bareskrim POLRI untuk melakukan upaya penegakan hukum, terhadap pembuat dan penyebar hoaks terkait Pemilu.

"Pelaksanaan Pemilu harus terbebas dari segala bentuk intervensi dan pengaruh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemilu 2024 adalah pesta untuk kita semua. Perayaannya harus bisa menjadi kebanggaan kita semua sekaligus menjadi refleksi kedewasaan kita dalam berdemokrasi," tegas Budi. (tribun network/eip/dod)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

 

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved