Jenderal Agus Subiyanto Akan Dilantik Jadi Panglima TNI Rabu Pagi Ini

Posko-posko aduan yang telah dibangun bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat prajurit yang melanggar asas netralitas.

Prajurit yang bertugas sudah menerima buku saku netralitas yang berisi pedoman berperilaku dan bersikap.

Selain itu, komandan satuan masing-masing akan menyosialisasikan perihal netralitas kepada jajarannya.

Dalam Pemilu 2024, lanjut Agus, TNI akan membantu distribusi logistik pemilu ke tempat-tempat terpencil yang sulit diakses penyelenggara. Sebab, TNI memiliki kapal, baik berukuran besar maupun kecil, yang bisa dimanfaatkan.

”Semaksimal mungkin kami akan bantu, dari pendistribusian logistik pemilu sampai pencoblosan nanti kami akan bekerja sama,” katanya.

Baca juga: Letjen Agus Subiyanto Resmi jadi KSAD, Ganti Dudung Abdurachman yang Masuk Masa Pensiun

Sementara itu, satuan yang beroperasi di Laut China Selatan (LCS) akan dievaluasi guna menjawab tantangan potensi konflik.

Meskipun demikian, hubungan diplomasi militer antara China dan RI tergolong baik sehingga publik tidak perlu khawatir akan kondisi di LCS.

Di sekitar LCS, terdapat satuan infanteri, satuan bantuan tempur seperti artileri pertahanan udara (arhanud), artileri medan (armed), dan zeni. Pasukan yang berada di LCS akan dievaluasi apakah butuh pengembangan, tambahan, atau malah pengurangan.

Sementara itu, di Papua, kata Agus, memiliki corak dan keunikan tersendiri. Mereka terdiri dari berbagai lapisan suku dan budaya. Dengan demikian, TNI akan mengedepankan soft power atau mengoptimalkan pembinaan teritorial guna peningkatan kesejahteraan dan pembangunan.

”Harus berkoordinasi dengan seluruh pihak kalau di Papua. Misalnya, kementerian atau pemerintah daerah setempat ingin membangun jalan, silakan berkoordinasi dengan TNI agar bisa diamankan. Membangun jalan di Papua berbeda dengan membangun jalan di Bandung, Jawa Barat,” tuturnya.

Agus memandang kondisi Papua saat ini jauh dari ideal, korban-korban sipil masih berjatuhan akibat minimnya keamanan. Koordinasi menjadi krusial untuk memastikan keamanan warga sipil.

Selain soft power, kekuatan hard power berupa kontak senjata tetap dilakukan. ”Kalau kombatan harus dilawan dengan senjata,” tuturnya.

Perkembangan teknologi juga mengubah kondisi medan perang yang beralih ke dunia siber. TNI saat ini sudah memiliki satuan siber, tetapi perlu dievaluasi apakah pihak sipil juga harus terlibat di dalamnya.

Sebelum Agus dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid memaparkan hasil dan pandangan fraksi-fraksi. Seluruh Komisi I menyetujui pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan pengangkatan Agus sebagai Panglima TNI.

Ketua DPR Puan Maharani kemudian bertanya kepada seluruh anggota DPR yang hadir mengenai pernyataan masing-masing. Semua anggota DPR yang hadir pun sepakat untuk memberhentikan Yudo dan mengangkat Agus sebagai Panglima TNI.