Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Sahkan Pedoman Penerapan Mekanisme Pengamat bagi Timor Leste

POS-KUPANG.COM, JAKARTA – Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM - ASEAN Defence's Minister Meeting) ke-17 berlangsung di Jakarta, Rabu 15 November 2023, yang berpuncak pada diadopsinya Deklarasi Bersama Jakarta untuk Perdamaian, Kesejahteraan dan Keamanan.

Delegasi Vietnam yang dipimpin oleh anggota Politbiro, Wakil Sekretaris Komisi Militer Pusat dan Menteri Pertahanan Nasional Jenderal Phan Van Giang menghadiri acara tersebut, yang secara proaktif berkontribusi terhadap keberhasilannya.

Setelah menyetujui agenda tersebut, pertemuan tersebut mendengarkan informasi terkini dari Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn mengenai perkembangan terkini di ASEAN, dan mengesahkan pedoman penerapan mekanisme pengamat untuk Timor Leste dalam ADMM, ADMM dan pertemuan terkait.

Para delegasi mendengarkan laporan hasil Pertemuan Pejabat Senior Pertahanan ASEAN dan mengadopsi sejumlah makalah konsep utama, termasuk Program Kerja ADMM 2023-2026, Implementasi Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik dan Harmonisasi ADMM dan ADMM Inisiatif. Mereka juga mencatat makalah diskusi mengenai penggunaan aset militer untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Para ketua delegasi menyetujui rancangan amandemen Prosedur Operasi Standar ASEAN – Inisiatif Mata Kita, evaluasi siklus Kelompok Kerja Pakar ADMM saat ini, dan Makalah Konsep mengenai program peningkatan pemimpin pertahanan AS-ASEAN.

Pertemuan tersebut menyetujui Deklarasi Jakarta untuk Perdamaian, Kesejahteraan dan Keamanan, yang mengakui ancaman keamanan, perubahan geopolitik, dan dampak persaingan antar negara-negara besar yang dapat mempengaruhi ASEAN.

Deklarasi tersebut menekankan pentingnya mematuhi Piagam PBB, Piagam ASEAN, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC), Proses Bali, serta hukum internasional, menjaga perdamaian, kemakmuran dan keamanan di kawasan.

Baca juga: Sultan Brunei Sambut Hangat Kunjungan Presiden Timor Leste Ramos Horta

Dokumen tersebut juga menggarisbawahi pentingnya menjaga perdamaian, stabilitas dan keselamatan di kawasan serta kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut Timur, mengupayakan cara damai untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS). Pernyataan tersebut menyerukan untuk menahan diri dan menghindari kegiatan yang dapat mempersulit atau meningkatkan ketegangan yang mempengaruhi perdamaian dan stabilitas.

Selain itu, Konvensi ini juga mendesak dibuatnya Kode Etik di Laut Timur (COC - Code of Conduct) yang efektif, praktis dan mengikat secara hukum, yang sejalan dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, serta menerapkan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Timur secara penuh dan efektif.

Hal ini juga menyambut baik langkah-langkah pembangunan kepercayaan yang ada saat ini seperti Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES), Guidelines for Air Military Encounters, Guidelines for Maritime Interaction, ASEAN Direct Communications Infrastructure, dan aktivitas-aktivitas dalam kerangka DOC.

Hentikan kekerasan di Gaza

Para menteri pertahanan Asia Tenggara juga menyerukan diakhirinya konflik Israel-Hamas dan agar dunia berkolaborasi dalam membangun koridor bantuan kemanusiaan di Gaza, namun mereka kesulitan menemukan cara untuk mengatasi perselisihan sipil yang berkepanjangan di Myanmar.

Mereka juga menegaskan kembali pentingnya menjaga kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut Cina Selatan dan menghormati aturan internasional untuk mencegah bentrokan maritim di perairan yang disengketakan.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang beranggotakan 10 negara termasuk Myanmar, namun menteri pertahanannya kembali dilarang menghadiri pertemuan minggu ini karena kegagalan pemerintah militer mematuhi lima poin rencana perdamaian yang dirancang untuk meredakan kekerasan.

“Kami sedih dengan situasi yang memburuk di Myanmar,” kata Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dalam pidato pembukaannya. “Indonesia mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk mendukung Myanmar dalam menemukan solusi damai dan tahan lama terhadap situasi saat ini.”