Sandiaga Uno Pastikan Persoalan Privatisasi Pantai di Labuan Bajo Tak Berkepanjangan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno angkat bicara terkait persoalan privatisasi pantai yang dilakukan 11 hotel di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.

Sandiaga Uno memastikan persoalan itu tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. Pihaknya akan membantu menyelesaikan masalah itu sesuai hukum dan aturan yang ada.

"Kita pastikan ini tidak menjadi sebuah konflik berkepanjangan, akan kita tindak lanjuti dalam koridor hukum," jelas Sandiaga, dikutip Tribunnews, Selasa 14 November 2023.

Baca juga: TNI dan Polri Tanam 200 Bibit Mangrove di Pesisir Pantai Labuan Bajo

Menurut Sandiaga Uno ini bukan persoalan baru, melainkan sudah disoroti sejak tiga tahun lalu.

Dia mengungkapkan, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan para pelaku bisnis perhotelan terkait sempadan pantai.

"Ini bukan masalah baru, ini sudah 2-3 tahun lalu diangkat dan Pak Deputi kita sudah memfasilitasi beberapa kali dan mencapai kesepakatan. Dan kami akan mengkomunikasikan ini adalah bentuk penerapan dari peraturan pemerintah tentang sepadan pantai," ungkap Sandiaga.

Respon Pihak Hotel

General Manager Puri Sari Beach Hotel Labuan Bajo yang tidak ingin namanya disebut dalam berita menyampaikan keberatan dengan aturan itu, pasalnya aturan itu dibuat setelah Puri Sari Beach Hotel beroperasi.

Puri Sari Beach adalah salah satu hotel yang diberi sanksi administratif oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat karena dianggap melanggar ketentuan pemanfaatan ruang sempadan Pantai Pede.

Baca juga: Duduk Soal Kasus Korupsi Pengelolaan Aset Pemprov NTT di Pantai Pede Labuan Bajo yang Rugikan 8,5 M

"Hotel kami beroperasi 2008 dan Peraturan Daerah (Perda) keluar tahun 2012, tetapi tetap kena denda juga. Karakter pantai di belakang kita inginkan berbeda, tiap tahun bertambah maju yang nantinya pasti akan memenuhi batas sempadan pantai. Kalau bertambah terus dan akhirnya memenuhi syarat gimana," jelasnya, Selasa 14 November 2023.

Dia juga mempertanyakan apakah aturan tersebut berlaku bagi hotel-hotel baru yang sementara dibangun. Dia meminta Pemkab Manggarai Barat untuk berlaku adil.

"Banyak hotel baru yang akan buka terus bagaimana dengan sempadan pantai mereka, dan apabila resrort di pulau apakah ada aturan sempadan pantai juga?. Dulu berjanji Meruorah juga akan diusut tentang sempadan pantai, mereka malah reklamasi," ujarnya.

Baca juga: Pemutusan Kontrak Sepihak Kelola Pantai Pede, PT SIM Gugat Pemprov NTT dan PT Flobamor

Dia menyebut pihaknya akan membayar denda administratif itu apabila hotel lain yang diberi sanksi juga membayar. "Kami tunggu respon dari teman-teman hotel semua, mereka bayar kita juga bayar. Untuk bayar kami sanggup," tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat membrikan sanksi administratif untuk 11 hotel di Labuan Bajo karena dianggap melanggar ketentuan pemanfaatan ruang sempadan Pantai Wae Cicu dan Pantai Pede.

Denda administrasi tersebut tertuang dalam SK Bupati Manggarai Barat Nomor: 277/KEP/HK/2021 tentang penetapan sanksi adminstratif kepada pemilik bangunan hotel yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang sepadan pantai Pede dan pantai Wae Cicu di Kecamatan Komodo.

Baca juga: Wisata Labuan Bajo,10 Pilihan Hotel Dekat dengan Pantai Pede Labuan, Bersih & Nyaman

Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengatakan, SK tersebut lahir dari keresahan banyak pihak yang melihat bahwa pantai sebagai area publik, kemudian diprivatisasi oleh hotel-hotel.

"Dikeluarkannya SK ini semuanya berangkat dari keresahan banyak pihak yang kalo dilihat area tersebut adalah area publik tapi kemudian semacam diprivatekan," jelas Edi, Senin 13 November 2023.

Endi menyebut, total denda dari 11 hotel itu mencapai Rp34 Miliar. Nantinya uang tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana publik seperti jalan akses masuk ke pantai hingga gedung parkir.

Baca juga: Lalai Bayar Retribusi, Bupati Edi Endi Ancam Tenggelamkan Kapal Wisata di Labuan Bajo

Adapun 11 hotel yang mendapat sanksi denda tersebut terdiri atas tujuh hotel di sepanjang pantai Pede yakni Atlantis Beach Club, The Jayakarta Suites, Sudamala Resort, Puri Sari Beach, Luwansa Beach Resort, Bintang Flores Hotel, dan La Prima.

Empat hotel lainnya berada di sepanjang pantai Wae Cicu, yakni Plataran Komodo, Sylvia Resort Komodo, Ayana Komodo Resort, dan Waecicu Beach. Hingga saat ini, hanya ada dua hotel yang melunasi denda tersebut, yakni Atlantis Beach Club dengan denda Rp 293,3 juta dan Plataran Komodo Rp 1,5 miliar.

Sementara ada dua hotel yang melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang yakni Sylvia Resort Komodo dan Ayana Komodo Resort. Dalam prosesnya gugatan ini berhasil dimenangkan oleh kedua hotel tersebut.

Kendati demikian, Edi Endi merespon hasil gugatan tersebut dengan melakukan Peninjauan Kembali atau PK.

"Kita sedang upayakan PK. PK yang kita ajukan sebagai pertanggungjawaban moril, kita tidak pikirkan hasilnya. Kita harus bersinergi dan berkolaborasi agar apa yang diharapkan baik oleh pemerintah maupun investor mesti ada titik temu," ungkapnya.

Sementara ada 7 hotel yang hingga saat ini belum melunasi denda yakni The Jayakarta Suites Rp.347.601.745, Sudamala Resort Rp.1.150.992.808, Puri Sari Beach Rp. 312.346.620, Luwansa Beach Resort Rp. 213.805.481, Bintang Flores Hotel 1.181.393.598, La Prima Rp. 5.825.800.079 dan Waecicu Beach Inn Rp. 907.987.813. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS