Jubir Ganjar-Mahfud Temukan Indikasi Aparatur Tak Netral, Kini Dirikan Posko Pengaduan

POS-KUPANG.COM – Saat ini, dinamika politik di Tanah Air semakin memanas dari hari ke hari. Selain lembaga-lembaga survey melakukan jajak pendapat, masing-masing tim kerja juga menjajaki kekuatan satu sama lain.

Dari pelbagai langkah yang dilakukan itulah, kini TPN Ganjar Mahfud mengumumkan sebuah fakta yang mengejutkan.

Fakta tersebut kini dibeberkan secara terang-terangan oleh Aiman Wicaksono, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud pada Senin 13 November 2023.

Dalam pernyataannya, Aiman Wicaksono membeberkan sejumlah temuan tentang ketidaknetralan aparat dalam Pemilu 2024 mendatang. Salah satunya adalah pemasangan CCTV di KPU Jawa Timur dengan sejumlah Polres di wilayah tersebut.

"Jadi, tidak hanya satu orang (yang memberikan informasi), tetapi ada banyak informasi yang langsung disampaikan kepada saya tentang hal ini," ujar Aiman.

Ini artinya ada potensi terjadinya intervensi aparat dalam pemilu, intervensi yang arahnya mendukung Prabowo-Gibran, pasangan capres-cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju.

Dikatakannya, informasi mengenai pemasangan CCTV tersebut beradal berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan tersebut.

Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo-Gibran yang diduga dilakukan anggota kepolisian. Ini menambah kekhawatiran Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud tentang dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024 nanti.

Aiman lantas menyoroti pencopotan baliho Ganjar-Mahfud pada saat bersamaan dengan pemasangan baliho Prabowo-Gibran di sejumlah lokasi di Tanah Air. Pemasangan baliho itu diduga dilakukan oleh aparat kepolisian.

Oleh karena itu Aiman mendesak kepolisian untuk tetap bersikap netral dalam menjalankan tugas sesuai peran dan tanggung jawab yang diemban.

Terkait dengan pencopotan dan pemasangan baliho tertentu, Aiman Wicaksono menutut perlakuan yang adil dalam penegakan aturan.

Todung Mulya Lubis: Jaga Netralitas

Secara terpisah, Todung Mulya Lubis menyampaikan hal penting tentang menjaga netralitas aparat dalam pemilu yang sudah di depan mata.

Ia juga menekankan tentang pentingnya netralitas lembaga penegak hukum demi pemilu yang lancar pada tahun 2024 mendatang.

Dalam waktu dekat, lanjut Todung Mulya Lubis, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, akan mendirikan pos pengaduan guna meninjau secara individual setiap kasus yang dilaporkan publik.

Pos pengaduan tersebut, lanjut dia, ada di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Menteng, Jakarta. Pos Pengaduan itu, katanya, dalam rangka memastikan pelaksanaan pemilu yang bersih dan adil.

"Kami harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. Satu-dua hari ini TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan. Kami akan pelajari case by case dengan  melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri," kata Todung Mulya.

Dalam konferensi pers, Todung menyatakan pentingnya pelaporan langsung ke pusat panggilan netralitas, mengingatkan bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan integritas.

Dia menambahkan bahwa apabila ketidaknetralan tidak ditangani dengan serius, ini bisa menjadi indikasi adanya masalah besar.

Todung juga menyoroti potensi masalah ketika lembaga penegak hukum mendukung satu calon tertentu, yang bisa merusak integritas pemilu dan memecah belah masyarakat.

Baca juga: Implementasi Program Kebermanfaatan Relawan, Santri Ganjar Beri Paket Pangan untuk Warga di Kupang

Baca juga: Meski Bersaing dengan Khofifah Tapi Yenny Wahid Optimis Kalau Jawa Timur Milik Ganjar-Mahfud

Dia menegaskan bahwa pemilu harus transparan dan bebas dari intervensi otoritas.

Dia juga mengritik tindakan aparat yang berpihak, seperti penurunan baliho Ganjar-Mahfud sementara membiarkan baliho lawan politik mereka. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS