Indeks Inklusi Keuangan di Bawah Rata-rata Nasional, OJK Ingatkan Masyarakat NTT Tingkatkan Literasi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK yang diadakan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2019 lalu menunjukan indeks inklusi keuangan masyarakat berada di bawah rata-rata nasional yakni sebesar 60,63 persen.

Sementara penggunaan produk dan atau layanan jasa keuangan formal oleh masyarakat sebesar 76,19 persen. Indeks literasi atau tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan atau layanan jasa keuangan formal masih relatif rendah yakni hanya sebesar 38,03 persen.

Kepala OJK NTT, Japarmen Manalu mengatakan, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan jika masyarakat NTT masih perlu meningkatkan literasi keuangan sehingga nantinya bisa mendorong inklusi keuangan atas produk dan atau layanan jasa keuangan formal.

"Di Provinsi NTT sendiri, indeks inklusi keuangan masyarakat berada di bawah rata-rata nasional yakni sebesar 60,63 persen dan indeks literasi keuangan sebesar 27,82 persen. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih perlu ditingkatkan literasi keuangannya sehingga dapat semakin mendorong inklusi keuangan atas produk dan/atau layanan jasa keuangan formal," terang Japarmen pada kegiatan puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Provinsi NTT tahun 2023 bertema Financial East Festival (Feastival) 2023 di halaman Rumah Jabatan Gubernur NTT, Sabtu, 4 November 2023.

Baca juga: OJK: Kondisi Sektor Keuangan Indonesia Baik, Mampu Menahan Suku Bunga AS yang Tinggi

Keuangan inklusif (financial inclusion) merupakan upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Keuangan inklusif ini merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan.

Selain bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, Japarmen mengungkapkan, inklusi keuangan juga bertujuan untuk meningkatkan penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh lembaga keuangan, meningkatkan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan serta meningkatkan kualitas penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif,pemerintah telah menetapkan target inklusi keuangan meningkat menjadi sebesar 90 persen pada tahun 2024.

Baca juga: OJK Blokir 1.700 Rekening Terkait Judi Online

"Dapat kami sampaikan bahwa capaian pada pelaksanaan BIK tahun 2022 yakni adanya penambahan 2.037.105 rekening baru pada sektor perbankan, 64.228 rekening efek baru pada sektor pasar modal, 3.399.299 akun pada sektor non bank serta 1.501.709 akun financial technology p2p lending,"ungkap Japarmen.

Selain kegiatan Bulan Inklusi Keuangan, OJK Provinsi NTT juga fokus pada kebijakan perluasan akses keuangan masyarakat dengan melakukan berbagai program antara lain program: Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang sampai dengan triwulan II-2023 telah mencapai angka 1.557.435 rekening dengan nominal penghimpunan sebesar Rp 399 miliar.

Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang sampai dengan triwulan II-2023 telah disalurkan kepada 11.535 debitur dengan nominal penyaluran Rp 705 miliar. Penyaluran kredit/pembiayaan elawan rentenir (K/PMR) yang sampai dengan triwulan II 2023 telah disalurkan kepada 8.552 debitur dengan nominal penyaluran Rp 54 miliar.

Rangkaian kegiatan BIK tahun 2023 telah dilakukan sejak bulan Mei 2023 dengan berbagai kegiatan literasi dan inklusi yang melibatkan seluruh Industri Jasa  Keuangan serta stakeholders terkait secara terintegrasi, masif, serta berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi NTT.

"Besar harapan kami bahwa kedepannya agar secara bersama-sama kita semua dapat terus berkomitmen untuk menjaga dan bahkan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Provinsi NTT yang pada hilirnya nanti adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," lanjutnya Japarmen.

Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan Bulan Inklusi Keuangan dan Festival Pelajar Nusantara tahun 2023 ini, kepada Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupang, anggota forkopimda Provinsi NTT dan Kota Kupang, aparat penegak hukum, lembaga jasa keuangan dalam hal ini melalui Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi NTT, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTT, Perum Bulog NTT, PMI Provinsi NTT, rekan-rekan media massa serta pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

"Semoga semangat kolaborasi kita terus terjaga demi NTT maju NTT sejahtera," tutup Japarmen. (dhe)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lain di GOOGLE NEWS