Kekurangan Dana Hibah Pilkada Malaka, Pemerintah Segera Koordinasi dengan Penjabat Gubernur NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Nofry Laka

POS-KUPANG.COM, BETUN - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Malaka akan segera melakukan koordinasi dengan Ayodhia Kalake selaku Penjabat Gubernur NTT terkait kekurangan penyediaan dana hibah pilkada sebesar 40 persen dari total keseluruhan dana Pilkada Malaka kurang lebih Rp 40 miliar dalam perubahan APBD 2023.

Sesuai edaran pemerintah pusat, daerah harus menyediakan dana hibah sebesar 40 persen dari total keseluruhan dana pilkada. Itu berarti, Kabupaten Malaka kurang lebih Rp 40 miliar dalam perubahan APBD 2023 dan 60 persen lainnya akan diselesaikan dalam APBD murni 2024.

Faktanya, dalam perubahan APBD Malaka 2023 pemerintah hanya bisa sediakan anggaran hibah Pilkada sebesar Rp 2 miliar lebih dan solusinya kekurangan semuanya akan dianggarkan dalam APBD murni 2024.

Baca juga: Peluncuran Buku Malaka Paradise, Romo Maxi Un Bria Sampaikan Sejumlah Rekomendasi

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Malaka, Hendrik Fahik Taek, SH di ruang kerjanya di Betun, Jumat (27/10/23). 

Ia mengatakan, perihal yang sama pun sudah disampaikannya dalam penutupan sidang APBD Perubahan 2023 di ruang paripurna DPRD Malaka, Kamis (26/10/23) sore. 

"Hal ini sesuai hasil kesepakatan bupati dan pimpinan DPRD untuk berkoordinasi dan melaporkan masalah kekurangan dana hibah pilkada dengan Penjabat Gubernur NTT," katanya.

Baca juga: PS Malaka Boyong 24 Pemain Ikut Soeratin Cup di Kabupaten Ngada

"Kita tidak bisa memaksakan kehendak karena kesiapan keuangan kita dalam perubahan APBD 2023 sangat  terbatas. Sehingga kita hanya mampu sediakan anggaran hibah pilkada di APBD murni 2024 dan saya pastikan semuanya terjawab dalam anggaran murni 2024," tambahnya. 

Oleh karenanya, kita akan melakukan koordinasi dengan Penjabat Gubernur NTT untuk berdiskusi atau berdialog secara terbuka terkait dengan kekurangan di daerah tersebut. 

"Kita harus jujur kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi bahwa daerah kita masih kekurangan uang. Oleh sebab itu kita berharap agar pemerintah provinsi bisa memahami kondisi keuangan di daerah Kabupaten Malaka ini," ujarnya. 

Sekda Kabupaten Malaka, Ferdinand Un Muti ketika dikonfirmasi POS-KUPANG.COM terkait dengan agenda pertemuan atau koordinasi bersama Penjabat Gubernur NTT ini pihaknya bersedia untuk mengeluarkan surat ke pemerintah provinsi. 

"Saya sudah diperintah oleh Bupati Simon Nahak untuk bersurat ke pemerintah provinsi dengan kepentingan beraudiensi bersama Penjabat Gubernur NTT," tandasnya. (nbs)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lain di GOOGLE NEWS