TPP ASN NTT

Pembayaran TPP Jadi Prioritas Pj Gubernur NTT, ASN: Jangan Seperti Tahun Lalu

ASN Pemprov NTT lainnya yang ditanyai POS-KUPANG.COM juga berharap agar pembayaran TPP ASN berjalan lancar selama tahun berjalan.

Penulis: Ryan Nong | Editor: Ryan Nong
POS-KUPANG.COM/HO.YUVEN
ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT saat kegiatan bersama di halaman kantor dinas, beberapa waktu lalu. 

"Beda dengan tahun lalu. tahun ini pengajuan (keuangan) tidak sekaligus. Masing masing OPD bervariasi, dan tidak sekaligus dilakukan. Misalnya ada yang satu miliar dan ada yang 800 juta, itu tidak memberatkan keuangan," ujar Zakarias kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (11/10/2023).

Sementara itu, ia juga mengakui, untuk TPP tahun lalu tidak lagi dibayarkan karena hal itu tidak bersifat 'rapelan'.

Meski demikian, Zakarias menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak menyalahi aturan karena penetapan TPP berdasarkan kebijakan masing masing daerah.

"Kecuali ada catatan BPK (maka harus dibayarkan). Kalau tidak, maka tidak apa-apa karena tidak melanggar," sebut Zakarias.

Ia menyebut hingga 2024 mendatang, pengelolaan keuangan daerah terfokus pada tiga sektor yakni penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, pengembalian pinjaman daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah.


Pembayaran TPP Mei Juni segera dilakukan

Sebelumnya, dana TPPuntuk ASN Pemprov NTT bulan Mei dan Juni 2023 dipastikan segera dibayarkan.

Zakarias Moruk saat dikonfirmasi POS-KUPANG.COM, pada Selasa (10/109/2023) menyebut, Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake telah memberi arahan agar TPP ASN tetap dibayarkan hingga bulan Desember 2023.

"Sejak kemarin kita telah membuka link (pembayaran TPP ASN) untuk bulan Mei-Juni 2023. Untuk TPP tahun 2023 kita telah bayarkan sampai bulan April," kata Zakarias.

Dirinya mengatakan, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran berkisar Rp 10 miliar hingga Rp 11 miliar setiap bulan untuk pembayaran TPP ASN.

"Kami berharap para pemimpin OPD memperhatikan hal ini dan segera mengusulkan ke Badan Keuangan," kata dia.

Ia menyebut bahwa pemerintah provinsi menyiapkan TPP ASN lebih dari Rp 120 miliar. Hal itu telah tertuang dalam APBD tahun 2023.

Zakarias menyebut pembayaran TPP ASN tidak menemui kendala berarti. Namun demikian, para ASN diharapkan telah membayar pajak kendaraan melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah.

Selain itu, pembayaran TPP juga bisa menyelesaikan masalah temuan-temuan seperti kelebihan pembayaran tiket perjalan dinas dan lain sebagainya. (*)

 

Ikuti berita terbaru POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved