Nilai Tukar Petani NTT di Bawah 100, Harga Pupuk Naik dan Pasar Produk Terbatas

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih di bawah indeks 100. Sedangkan biaya produksinya tidak sebanding dengan harga hasil penjualan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (KPw BI NTT) S. Donny Heatubun mengatakan, NTP Provinsi NTT pada September 2023 tercatat sebesar 97,52, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 97,14. Peningkatan NTP ini didorong oleh meningkatnya NTP pada subsektor tanaman pangan. 

"NTP Provinsi NTT yang tercatat masih di bawah indeks 100 mengindikasikan bahwa biaya hidup dan biaya produksi yang dibayar oleh petani lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang diterima dari penjualan hasil produksi," ungkap Donny.

Baca juga: Sandang Status Bank Devisa, Bank Indonesia Minta Bank NTT Siapkan Infrastruktur Andal

Seorang anggota kelompok tani asal Kabupaten Belu, Hubertus Gab mengatakan tantangan di wilayah perbatasan adalah pemasaran produk pertanian dan juga permasalahan transportasi sehingga terjadi harga anjlok. Pasar Atambua tergolong masih kecil dan banyak masyarakat produktif. Apabila produksi lebih banyak daripada konsumsi maka akan terjadi over product yang mengakibatkan harga anjlok di pasaran.

"Selama ini yang kita alami bahwa biaya produksi lebih mahal dibandingkan harga jual panenan. Karena pasar kita masih terbatas dan para petani banyak produksi sehingga, harga anjlok, kedua biaya produksi meningkat karena harga pupuk naik mengakibatkan hasil panen kadang tidak mencapai target atau mengembalikan modal yang kita pakai,"ungkap Hubertus.

Solusi yang biasa dilakukan untuk mengatasi kondisi ini adalah dengan pembudidayaan kembali atau menggantikan komoditas yang lebih mudah dan murah biaya produksinya untuk meminimalisir kerugian. Misalnya komoditas tomat diganti dengan buncis, mentimun, kacang panjang yang tidak membutuhkan biaya produksi tinggi sehingga di tempat yang akan mengembalikan biaya-biaya dari komoditi tomat.

Baca juga: Gandeng Bank Indonesia, Anggota DPR RI Ahmad Yohan Ajak Tokoh Agama Kembangkan UMKM Kabupaten Ende

Meskipun sekarang smart farming sudah dikenal oleh petani namun membutuhkan biaya mahal sehingga para petani mengupayakan secara manual. Menurutnya, smart farming ini sangat membantu para petani di mana petani bisa mencapai titik sebagai petani modern sama seperti petani di tempat lain. Bisa menghemat waktu, biaya dan tenaga.

"Harapan kepada pemerintah kalau memang itu bisa disentuh dana pemerintah, kami harapkan sentuhan dana pemerintah sehingga ke depan petani kita itu bisa sama dengan petani di daerah lain,"kata Hubertus pada Jumat, 6 Oktober 2023.

Untuk smart farming yang dibutuhkan petani adalah alat pertanian dan untuk meningkatkan produksi adalah pupuk dan pengetahuan agar bisa membudidayakan komoditi tertentu secara modern tanpa menyampingkan pemasaran komoditi yang dihasilkan serta literasi keuangan bagi para petani. (dhe)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lain di GOOGLE NEWS