Umat ​​​​Kristiani di Indonesia Diimbau Membuang Jauh-jauh Politik Uang

POS-KUPANG.COM - Para pemimpin gereja di Indonesia telah meminta umat Kristiani untuk tidak menerima sumbangan apa pun dari politisi untuk menghindari politik uang menjelang pemilihan umum tahun depan.

Pendeta Gomar Gultom, ketua Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), forum ekumenis terbesar, mendesak umat Kristiani untuk tidak meminta sumbangan dari para kandidat yang bersaing untuk mendapatkan kursi di badan legislatif, pemerintah daerah, dan presiden.

Praktik elemen gereja yang menyalahgunakan wewenangnya dengan mencari sumbangan politik juga membebani para kontestan dengan “biaya politik yang mahal,” katanya dalam konferensi pers pada Selasa 3 Oktober 2023.

Hal ini secara tidak langsung memicu korupsi, katanya, karena para pemenang berupaya mendapatkan kembali uang yang dikeluarkan selama kampanye pemilu.

“Salah satu cara mengatasi korupsi adalah berhenti meminta sumbangan kepada calon,” ujarnya.

Sebaliknya, ia mengajak jemaata menggalang dana untuk membantu calon yang memiliki rekam jejak baik.

“Kalau calonnya bagus, menurut kami rekam jejaknya bagus, silakan sumbangkan dananya,” ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Manggarai Sosialisasi Gerakan Anti Politik Uang di Pasar Inpres Ruteng 

Dia mengatakan, jika dana yang digunakan untuk biaya politik berasal dari masyarakat, maka pejabat terpilih akan terdorong untuk menjunjung tinggi kepentingan publik.

“Mereka akan setia kepada rakyat,” tambahnya.

Mgr. Petrus Turang dari Keuskupan Agung Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mayoritas penduduknya beragama Kristen mengatakan umat Katolik harus “berpartisipasi secara baik dalam proses demokrasi, dengan memilih orang yang tepat tanpa politik uang.”

“Umat Katolik harus hadir untuk membawa perubahan,” katanya dalam seminar pada 3 Oktober 2023.

“Kita harus melawan politik uang,” katanya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah kekhawatiran mengenai apa yang disebut politik uang karena negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya Muslim ini akan mengadakan pemilihan umum untuk DPR, DPRD, Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota tahun 2024.

Masa kampanye dijadwalkan akan dimulai bulan depan, menurut Komisi Pemilihan Umum.

“Praktik politik uang merupakan sesuatu yang sulit diberantas karena sudah mengakar dan biaya politiknya mahal,” kata Lucius Karus, pengamat politik dari Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi).