Kasus Stunting di Kabupaten Sumba Timur Terus Menurun

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terus melakukan berbagai upaya dalam menangani masalah stunting.

Upaya intervensi kasus stunting terbukti membuahkan hasil dan data menunjukkan sejak tahun 2019 hingga 2023 jumlah kasus stunting terus menurun.

Tercatat sejak tahun 2019 tercatat prevelensi stunting sebesar 27,1 persen dengan rincian gizi kurang 897 kasus, gizi buruk 228 kasus, ibu hamil kurang energi kronis (KEK) 1134 kasus, serta stunting 3.019 kasus.

Tahun 2020 prevelensi stunting menurun menjadi 21,5 persen dengan rincian 1.123 gizi kurang, 327 gizi buruk, 1.191 bumil KEK, dan 4.061 stunting.

Baca juga: Pelajar SD-SMP di Sumba Timur Ikuti Festival Tunas Bahasa Ibu

Tahun 2021 prevelensi stunting berkurang menjadi 19,1 persen dengan rincian 1.158 gizi kurang, 186 gizi buruk, 1.114 bumil KEK, dan 3.774 stunting.

Tahun 2022 Prevelensi Stunting menurun menjadi 14,9 persen dengan rincian 785 gizi kurang, 100 gizi buruk, 257 Bumil KEK, dan 2.677 stunting.

Sedangkan data terakhir dalam tahun 2023 tercatat prevelensi stunting tercatat 11,8 persen dengan rincian 838 gizi kurang, 77 gizi buruk, 374 bumil KEK, serta 2.677 stunting.

Kepada POS-KUPANG.COM, Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Timur, Yakobus Yiwa menjelaskan stunting ketika kondisi anak yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. 

Baca juga: NTT Memilih, Jumlah Panwascam Terbatas Bawaslu Sumba Timur Ajak Masyarakat Awasi Pemilu

"stunting lebih dikenal dengan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak, dan penyebab utama dari stunting adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak," jelas Yakobus.

Terkait penyebab utama stunting adalah malnutrisi dalam jangka panjang (kronis). Kekurangan asupan gizi ini bisa terjadi sejak bayi masih di dalam kandungan karena ibu tidak mencukupi kebutuhan nutrisi selama kehamilan.

Terhadap upaya pencegahan stunting harus dimulai sejak dini terutama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan seorang manusia.

"Intervensi terhadap stunting tidak bisa dilakukan setelah bayi lahir, tapi dipersiapkan dari bakal calon orangtua, terutama calon pasangan menikah, harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup," tambahnya.
Terkait upaya pemerintah daerah dalam percepatan penurunan Stunting diantaranya pembentukan Tim Percepatan penurunan stunting mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Baca juga: Polres Sumba Timur Amankan Miras dan Sajam dalan Operasi Pekat

"Pemerintah tidak mampu bekerja sendiri, sehingga semua stakeholder diantaranya Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK), BUMN, BUMD, dan Perbankan berperan aktif dalam komitmen penurunan stunting melalui rembuk stunting," ungkap Bupati Praing.

Disamping itu, Pemkab Sumba Timur juga melakukan peningkatan kapasitas Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).