Berita NTT
Respon Kepala Daerah di NTT Mengenai Desa - Kelurahan Sadar Hukum
sistem hukum suatu daerah harus berjalan normal. Dampak dari itu akan memberi pengaruh pada kelancaran dalam pembangunan
Penulis: Irfan Hoi | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
BERSAMA - Foto bersama Kepala Badan Pembinaan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Widodo Ekatjahjana (tengah), Kepala Kanwil Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone, Penjabat Wali Kota Kupang dan Wakil Bupati Rote Ndao.
Paling rawan, masalah keamanan dan human traficking di Sumba Barat menjadi perhatian. Sosialisasi dan edukasi dari Kemenkumham NTT dan pemerintah daerah selama ini, paling tidak mulai mengurai masalah itu.
"Kalau saya di Sumba Barat ada 63 desa dan 6 kecamatan," sebut dia.
Sebagai informasi, dalam persemian 56 desa/Kelurahan sadar hukum di NTT itu sebanyak 42 Kelurahan di Kota Kupang, 8 desa di Sumba Barat, dan 6 desa di Rote Ndao. (fan)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS
![[FULL] Parpol 'Akali' Rakyat Pakai Diksi Nonaktifkan Kader dari Kursi DPR, Pakar: Masih Dapat Gaji](https://img.youtube.com/vi/8JfBdOqxz3E/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.