Jadi Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake Terus Evaluasi Kebijakan Kontroversial Viktor Laiskodat

Penggunaan sarung tenun ikat motif daerah bakan sebelumnya telah diatur dalam Surat Edaran Gubernur NTT (SE Gubernur NTT) Nomor BO.165/III/2019 tentang Penggunaan Sarung Tenun Ikat Motif Daerah NTT bagi ASN lingkup Pemprov NTT.

Dalam edaran itu menyebutkan bahwa penggunaan motif daerah asal NTT bertujuan melestarikan nilai-nilai budaya, mendorong promosi pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi melalui industri kerajinan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Kebijakan tersebut kemudian diperbarui dengan Surat Edaran Nomor:025/56/Bo2.1 tentang penggunaan seragam Pramuka oleh ASN di lingkup Pemprov NTT pada setiap hari Rabu yang dimulai pada 11 Januari 2023.

"Iya benar, kita kembali ke Permendagri nomor 11 tahun 2020 berlaku secara nasional. Kita sedang rencanakan untuk usulkan setiap hari jumat tetap pakai tenun ikat," ujar Sekda Kosmas Lana.

Lebih lanjut, Kosmas menyampaikan, Pemprov NTT sedang merevisi Surat Edaran Gubernur NTT Nomor 025/56/BO2.1 tentang penggunaan pakaian sarung tenun Ikat Daerah NTT dan Pakaian Seragam Pramuka bagi ASN di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Mantan Kepala Bappelitbangda NTT itu menyebut Surat Edaran tersebut akan direvisi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2020.

"Revisi surat edarannya sedang diproses," ujarnya.

Sekda Kosmas Lana pun meminta agar seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemprov NTT menginformasikan kepada seluruh ASN agar kembali menggunakan seragam PDH khaki pada setiap Selasa mulai 12 September 2023.

Selanjutnya setiap Rabu mulai 13 September 2023, ASN diwajibkan kembali menggunakan seragam PDH kemeja putih dengan celana atau rok hitam.

Evaluasi Penggunaan Staf Khusus 

Penjabat Gubernur NTT Ayodhia GL Kalake belum memutuskan menggunakan staf khusus untuk membantu pelaksanaan tugas.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah NTT, Kosmas D Lana kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin 11 September 2023.

"Saya dengan Pak Penjabat masih mendiskusikan pemanfaatan Staf Khusus bagi Penjabat Gubernur," kata Kosmas D Lana.

Menurut Kosmas D Lana, perekrutan Staf Khusus untuk Penjabat Gubernur NTT memang penting. Namun akan disesuaikan dengan alokasi anggaran.