Partai Demokrat Sakit Hati Dikhianati Anies Baswedan

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menganggap Partai NasDem telah melakukan pengkhianatan terhadap Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Riefky menyebut NasDem telah melakukan kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menyetujui duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis 31 Agustus 2023.

Dia juga menilai Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan atas pernyataannya selama ini.

"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," ungkap Riefky.

Menurut Riefky, kabar NasDem dan PKB bekerja sama disampaikan juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said pada Rabu 30 Agustus.

Baca juga: Cak Imin Jadi Cawapres Anies Baswedan, Demokrat Merasa Dikhianati

"Bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," tegasnya.

Dia menegaskan persetujuan kerja sama itu keputusan sepihak Ketua Umum NasDem Surya Paloh. "Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," ujar Riefky.

Riefky menyebut Demokrat telah mengkonfirmasi kabar tersebut langsung kepada Anies pada hari ini.

"Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli)," ungkapnya.

Riefky juga mengungkapkan bahwa partainya akan melakukan Rapat Majelis Tinggi menyikapi pernyataan Anies Baswedan setuju Ketua Umum PKB jadi pendampingnya di Pilpres 2024.

"Dalam kapasitas saya, baik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat maupun sebagai anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, saya ingin menyampaikan perkembangan situasi terkini," kata Teuku Riefky.

Dia melanjutkan penjelasan ini ia tujukan utamanya kepada para pemimpin dan kader Demokrat di seluruh Tanah Air, dan tentunya juga kepada masyarakat luas.

Baca juga: Surya Paloh Angkat Bicara Soal Muhaimin Iskandar Jadi Pendamping Anies Baswedan: Tunggu Ya

"Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. Sebagai bahan pertanggungjawaban Anggota Tim 8 yang mewakili Partai Demokrat kepada Rapat Majelis Tinggi Partai," tegasnya.

Menyikapi keputusan itu, Partai Demokrat pun menggelar rapat di Cikeas, Bogor.