Uang Kuliah Tunggal Undana

Mahasiswa Undana Bisa Ajukan Banding Jika Uang Kuliah Tunggal Tidak Sesuai Fakta Lapangan

mengeluh kesulitan saat mendaftar wisuda Maxs mengatakan, pihaknya saat ini juga berbenah dengan sistem yang ada. 

Penulis: Michaella Uzurasi | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/MICHAELLA UZURASI
KONFERENSI PERS - Rektor Undana Kupang, Prof. Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc., dan Wakil Rektor I Bidang Akademik Undana, Prof. Dr. drh. Annytha I. R. Detha, M. Si. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Mahasiswa Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang bisa mengajukan banding jika uang kuliah tunggal (UKT) yang ditetapkan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. 

Hal ini disampaikan Rektor Undana Kupang, Prof. Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc., dalam konferensi pers didampingi Wakil Rektor I Bidang Akademik Undana, Prof. Dr. drh. Annytha I. R. Detha, M. Si., Senin, 21/08/2023. 

Banding tersebut bisa dilakukan mahasiswa dengan menyertakan bukti - bukti yang sebelumnya tidak disertakan atau salah input di sistem yang ada. 

"Ketika ada keberatan dan kita punya kesempatan, kalau bisa kita lakukan sampai teknis kunjungan lapangan untuk bisa pastikan lagi bahwa benar - benar anak ini semestinya mendapatkan UKT yang lebih proporsional dengan kondisi real dari orang tuanya," kata Prof. Maxs. 

Baca juga: Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Undana Kupang Sabu Raijua Gelar Baksos

"Kalau memang kita temukan kondisinya memang harus UKT rendah ya tentu kita akan melakukan revisi lagi mengenai SK nanti kita berlakukan pada semester dua dan seterusnya. UKT ini sebenarnya sifatnya dinamis. Dalam perjalanan kalau ternyata orang tuanya kehilangan pekerjaannya, di-PHK, atau bahkan, maaf, meninggal dunia, dan kalau meninggal dunia itu kalau tanpa dia laporkan pun kalau kita tahu kita langsung melakukan verifikasi dan kita menurunkan UKT," terangnya. 

Dijelaskan Maxs, level UKT di Undana sendiri ada 10. Level 1 dan 2 biayanya Rp500 ribu sampai Rp1 juta. Sementara level 3 sampai 10 tergantung pada program studi. 

Pada prodi - prodi yang memiliki tingkat keketatan tinggi artinya banyak diminati, ada poin bahwa UKTnya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan prodi lain. Selain itu, akreditasi prodi juga berpengaruh pada level UKT, jika akreditasinya tinggi maka UKTnya juga disesuaikan. 

"Saya kasih contoh, kedokteran sekarang level 3 itu sudah di angka Rp5 juta atau Rp3 juta. Level satu dan dua Rp500 ribu sampai Rp1 juta, kalau level 10 ada di angka sekitar Rp20 juta," ujar Prof. Maxs.  

Baca juga: Rektor Undana Kupang Klaim BEM PT Hanya Dilakukan Pembinaan

"Kalau kedokteran hewan sekarang ada di angka kategori tertinggi itu Rp12.5 juta. Tapi ini kalau kita bandingkan dengan prodi di luar sana, UGM itu sudah sampai 25 juta kedokteran hewan. Padahal kita ini kan sudah sama - sama prodi unggul, juga memang kondisi masyarakat kita yang harus kita pertimbangkan, tidak bisa kita samakan," urainya. 

Kondisi ini menurut dia sangat dilematis karena di satu sisi pihaknya ingin mutu dan layanan maksimal dan bisa mengirimkan mahasiswa ke berbagai event, magang, PKL di luar bahkan di luar negeri tapi di satu sisi input secara finansial mungkin sedikit. Untuk itu pihak kampus juga melakukan efisiensi dalam berbagai hal. 

Terkait mahasiswa asing Prof. Maxs mengatakan, skema pembiayaanya tidak menggunakan UKT tetapi diberi afirmasi sesuai dengan kondisinya. 

"Khusus mahasiswa asing memang kita buka (registrasi) sampai tanggal 26 ini," kata Wakil Rektor I Bidang Akademik Undana, Prof. Annytha. 

"Kita memang diberi waktu sampai akhir Juli dari Kementerian untuk memproses penerimaan mahasiswa baru karena ini juga ada supaya tidak menimbulkan turbulensi dari teman - teman universitas swasta," tambah Prof. Maxs. 

Untuk tahun ini sendiri Rektor Undana telah membuat kebijakan yang pangkal bisa dicicil sebanyak dua kali. Cicilan pertama dibayar 30 persen dan cicilan kedua 70 persen. 

"Ini sangat membantu tapi sistem fiskal kita tidak bisa kita bawa sampai tahun depan jadi yang ada tahun ini sisa yang 70 persen harus dihabiskan, kalau UKT mereka bayar full," ungkapnya.  

"Dengan kebijakan cicilan uang pangkal ini cukup membantu karena ketika kebijakan iji diberlakukan akhirnya cukup banyak yang melakukan registrasi terutama yang jalur mandiri," kata Prof. Annytha menambahkan. 

Terkait kuota KIP Kuliah Prof. Maxs berharap agar pihak Kementerian bisa lebih menyaring sehingga tidak terjadi seperti saat ini, 2.158 mahasiswa yang diluluskan Kementerian dengan KIP Kuliah namun pihak universitas diminta melakukan verifikasi untuk menyaring lagi penerima KIP Kuliah. 

"Nah anak - anak ini kemudian tidak tahu masalah, bilang Rektor Undana yang membatalkan KIP Kuliah mereka padahal bukan kami. Ini kan ada 2.158 yang diluluskan dari Kementerian dengan KIP Kuliah ini bukan kami yang meluluskan," kata Prof. Maxs.

"Sekarang kami diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang. Ini istilahnya kan membunuh yang 1.700 jadi filternya memang harus benar - benar dibuat. Kalau memang anggarannya terbatas, lubang filter itu diperkecil sehingga kita melakukan seleksi itu tidak segitu dramatisnya. Itu menimbulkan beban yang luar biasa. Secara psikologis maupun fisik di lapangan," tambahnya. 

Prof. Maxs juga meminta, jika memang ada anggaran bisa diperbesar supaya benar - benar memberi perhatian terhadap masyarakat NTT khususnya calon mahasiswa. 

Selain itu, jadwalnya harus benar - benar diperhatikan karena ketika kuota 800 untuk KIP Kuliah diberikan, dua tiga minggu kemudian masuk lagi KIP skema B. 

 "Yang 800 itu KIP Kuliah penuh. Setelah kita tentukan UKT sekian, negara bayar lalu dia dapat biaya hidup dan biaya pembinaan yang masuk ke rekening mahasiswa. Ini yang skema A. Yang skema B pemerintah hanya membayar UKT itu kan 600 masuknya kemudian tapi kan SNBTnya sudah kami umumkan," ujarnya. 

"600 ini yang nanti kami masih punya stok untuk kita lakukan tadi ada yang banding dan sebagainya kita kasih kalau 600 ini habis berarti sudah Undana yang melakukan Subsidi kita turunkan UKTnya anak - anak itu," tambahnya.

Terkait dengan mahasiswa yang mengeluh kesulitan saat mendaftar wisuda Maxs mengatakan, pihaknya saat ini juga berbenah dengan sistem yang ada. 

Namun satu hal yang menjadi masalah adalah kebanyakan calon wisudawan mendaftar di menit - menit terakhir sehingga menyebabkan banyak antrean karena petugas yang bertugas melakukan input data tidak sebanding dengan jumlah lulusan yang bertambah setiap tahun.(uzu)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved