Komunitas Talitakum Indonesia Kupang Gelar Diskusi Refleksi 78 Tahun Indonesia Merdeka 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komunitas Talitakum Indonesia Kupang menggelar diskusi Refleksi 78 Tahun Indonesia Merdeka : Sudahkah NTT Merdeka dari Perdagangan Orang?, di Kantor Walhi NTT, Jumat, 18  Agustus 2023. 

Kegiatan ini digelar untuk merefleksikan kondisi Nusa Tenggara Timur yang angka kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terus meningkat meskipun rakyat Indonesia sudah merdeka selama 78 tahun dari penjajah. 

Koordinator Talitakum Indonesia Kupang, Sr. Tyas RVM menjelaskan, Talitakum sendiri adalah organisasi internasional untuk para biarawati sedunia yang boleh dikatakan suatu jaringan kerjasama spiritual untuk aksi dan solidaritas bagi para korban perdagangan manusia. 
 
Komunitas ink didirikan di Roma pada tahun 2009 kemudian masuk ke Indonesia pada tahum 2015 dan masuk ke Kupang kurang lebih tiga tahun yang lalu. 

Baca juga: Petugas SPBU Berbusana Adat saat Layani Pengendara di Momentum HUT RI ke-78 di Kota Kupang

"Jadi kami juga masih sementara menghimpun tapi sebenarnya untuk pekerjaan seperti suster Laurentin yang dikenal sebagai suster Cargo, suster Anselin CB di Rumah Sakit Borromeus yang seringkali menemukan mereka yang membuat surat keterangan sehat untuk berangkat (ke luar negeri) lalu ada suster Paulina Making yang bekerja bersama Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk perempuan dan anak - anak yang menjadi korban, lalu saya sendiri sebelumnya bergabung di Pemberdayaan Perempuan dan ada suster - suster yang lain sudah tersebar di 60 negara karena perdagangan manusia bukan perkara NTT saja," jelas Sr. Tyas. 

Hadir dalam kesempatan tersebut salah satu penyintas TPPO, Fhelty Tampani yang mendapatkan informasi pada bulan Maret lalu melalui media sosial Facebook tentang lowongan pekerjaan di Jakarta. 

Fhelty pun merespon postingan tersebut dan mereka saling tukar nomor kontak untuk komunikasi lebih lanjut. Dari komunikasi tersebut dia mengetahui akan bekerja di Jakarta dengan gaji Rp2.5 juta. 

"Jadi saya senang mau kerja di Jakarta," kata Fhelty. 

Dua hari kemudian, salah satu teman menjemput untuk ke tempat kosnya dan di sana sudah ada tiga orang lain. Mereka berempat menginap selama dua malam untuk menunggu tiket berangkat ke Jakarta. 

Fhelty mengungkapkan, setelah tiba di Jakarta, sang majikan datang menjemput dan sampai di tempatnya majikan, mal harinya Fhelty baru menginfokan kepada keluarga bahwa dirinya berada di Jakarta. 

Baca juga: PMI NTT Distribusi 22.000 Liter Air Bersih untuk Masyarakat Naioni dan Alak, Kota Kupang

"Keluarga di Kupang tidak setuju kalau saya kerja di Jakarta. Mereka marah dan minta teman - teman di Jakarta untuk kasih keluar saya sampai saya pulang," ungkapnya. 

Akademisi Undana, Yonatan Lopo yang hadir sebagai salah satu narasumber mengatakan, berkaitan dengan kemerdekaan RI yang baru dirayakan kemarin, spirit untuk merdeka itu didorong oleh keinginan untuk bebas dari ekspektasi manusia atas manusia dan ekspektasi bangsa atas bangsa. 

"Kalau kita dijajah Belanda dijajah Jepang itu kan bangsa kita dieksploitasi tetapi level lain dari penjajahan adalah manusia atas manusia," kata dosen Prodi Ilmu Politik ini. 

Menurut dia cara kita merespon human trafficking tidak bisa seperti merespon bencana alam yang didasarkan hanya atas hidup kemanusiaan kemudian tidak ditopang oleh perangkat kebijakan dan penindakan hukum yang tegas dan konkrit. 

"Tetapi sebelum sampai ke sana human trafficking itu terjadi karena dua hal. Yang pertama ada daya dorong daerah asal dan kedua ada daya tarik daerah tujuan Mengapa ada daya dorong? Yang pertama karena tidak ada akses ke lapangan pekerjaan kaitannya juga dengan alam dan lingkungan yang rusak. Tidak ada tempat untuk pertanian tidak ada tempat untuk perkebunan atau bisa juga dia tidak diterima di lingkungan di keluarga," ujarnya. 

"Faktor daya tarik daerah tujuan ada yang dijanjikan, oh ternyata banyak yang pulang dari Malaysia rumahnya yang tadi dinding bebak kemudian bisa menjadi tembok yang berlantai tanah menjadi keramik 
Dari tidak punya apa - apa menjadi punya mobil. Itu kan jadi daya tarik daerah tujuan. Modusnya ini macam macam. Nah hulu dan hilir ini harus dikerjakan secara simultan tidak bisa parsial," jelasnya. 

Baca juga: SMAN 12 Kota Kupang Kolaborasi dengan Pertamina FT Tenau Gelar Upacara HUT Kemerdekaan RI

Dikatakan Yonatan, perpindahan orang terjadi melalui bandara dan pelabuhan maka dua sentra utama pelintasan ini harus dimaksimalkan peran dan fungsinya untuk mencegah. 

"Di Batam Center itu ada 7 pelabuhan pelintasan dari dan ke negara terdekat. Tetapi yang tidak sah itu adalah pelabuhan tradisional kemudian sering dijadikan jalur pelintasan itu jumlahnya ada 128 yang diakui negara itu hanya 7, 5 untuk barang 2 untuk manusia. Bayangkan begitu banyak berapa banyak perangkat kapasitas hukum kita untuk mencegah black market, prostitusi ada human trafficking," kata Yonatan.

"Menurut saya hal utama untuk mencegah jumlah yang meningkat dari tahun ke tahun adalah memaksimalkan fungsi pencegahan di bandara dan pelabuhan," tambahnya. 

Perwakilan dari Youth Taskforce (YTF) Anti TPPO, Lau membagikan kisah dari desanya sendiri. 

"Di desa kami saya lihat kebanyakan orang yang ke luar negeri itu anak muda yang sudah selesai sekolah. Prosesnya simple. Dari keluarga dekat yang pulang dari Malaysia datang beli mobil perbaiki rumah terus karena kondisi ekonomi maka dituntut untuk ke luar negeri. Itu cerita yang saya dapat di desa saya sendiri," katanya. 

Menurut dia TPPO sangat krusial karena di NTT, sumber daya alamnya sangat berlimpah sementara kebanyakan warga NTT memilih pergi ke luar negeri dan tidak memanfaatkan sumber daya alam yang ada. 

"Nah kegiatan kami di YTF itu yang kami lakukan pertama adalah menginformasikan kepada masyarakat melalui media sosial karena kebanyakan modus - modus itu datang dari media sosial dan yang paling banyak digunakan di daerah Timor adalah Facebook," ujarnya.

YTF melakukan kampanye berupa postingan dan video - video yang membahas tentang modus - modus yang digunakan oleh para pelaku TPPO yang kebanyakan memberikan informasi pekerjaan yang simple dengan gaji yang tinggi. 

Deputi Walhi NTT, Yuvensius Steganus Nonga dalam sambutannya mengatakan, saat ini beberapa titik di pulau Flores sudah terjadi perampasan lahan, sementara yang paling terdampak dan paling rentan dari perubahan iklim dan lain sebagainya adalah orang - orang miskin yang tidak punya banyak pilihan.

"Ketika suatu waktu krisis iklim itu terjadi, kita di belahan bumi bagian Selatan ini paling sedikit pilihan kalau mau bandingkan dengan negara - negara maju tapi daerah kita Flores itu digadaikan untuk kepentingan menekan laju perubahan iklim," kata dia. 

Menurut Yuvensius, salah satu aspek yang mendorong orang lebih memilih untuk bekerja di luar negeri adalah akses ke wilayah kelurahan dan kecamatan yang tidak subur, perampasan lahan, akses orang ke lapangan pekerjaan terbatas atau bahkan hilang. 

"Kami di Walhi NTT yakin bahwa kemiskinan di NTT itu bukan kemiskinan sumber daya alam tapi memang akses ke sektor esensial itu dikapitalisasi," kata Yuvensius.

"Contoh kebutuhan akan energi, kebutuhan akan pangan listrik Sekolah dan lain sebagainya yang sifatnya esensial itu dikapitalisasi..Itulah mengapa beberapa orang memilih harus keluar karena ubi dan kambing tidak bisa menggantikan uang sekolah," tambahnya.(uzu)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS