Minat Investasi di Labuan Bajo Tinggi, Berbanding Terbalik Dengan Rendahnya Tingkat Kesejahteraan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Minat investor untuk menanamkan modalnya di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih sangat tinggi.

Kendati demikian, kenyataan itu berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat yang masih rendah.

Menurut Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, jika dibandingkan dengan lima Destinasi Super Prioritas (DSP) di Indonesia, minat investor untuk berinvestasi di Labuan Bajo lebih tinggi jika.

"Para investor jauh lebih berminat dengan Labuan Bajo. Walau demikian, tingginya minat para investor belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Manggarai Barat," kata Bupati Edi Endi, Selasa 1 Agustus 2023.

Baca juga: Pembangunan Jalan Labuan Bajo ke Golo Mori Tunggak Pajak Rp 9,2 Miliar

Menurut Edi, tingginya minat investasi tidak terlepas dari situasi Labuan Bajo yang kondusif. Karenanya untuk menghindari situasi yang tidak kondusif, perlu sinkron antara para penyedia jasa, pemakai jasa serta industri pariwisata.

"Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama stakeholder lainya bisa bekerja sama sehingga mampu menciptakan situasi yang kondusif," ujarnya.

Ia mencontohkan, salah satu persoalan yang menyebabkan situasi tidak kondusif yaitu penyediaan infrastruktur, seperti jalan raya tidak memadai pada kawasan pemukiman penduduk.

Oleh sebab itu, pihaknya terus berupaya  membangun jalan di wilayah pedesaan, hal itu dinilai efektif karena sebagian besar warga Manggarai Barat tinggal di pedesaan.

Baca juga: Bupati Edi Endi Minta Investor di Labuan Bajo Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

"Sedangkan untuk mengurus infrastruktur jalan dan wajah dalam Kota Labuan Bajo akan di urus oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTT bersama para pengusaha," ucapnya.

Lebih lanjut, Politikus NasDem itu kurang setuju dengan bantuan yang disalurkan Pemerintah Pusat baik berupa Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sembako. Ia menilai pemberian bantuan tidak banyak mendidik masyarakat dan cenderung membuat masyarakat manja dan malas.

"Saya mengurus rakyat saya di kampung kampung. Saya prioritaskan jalan jalan yang baik. Air minum harus tersedia. Yang mengurus di kota adalah pemerintah pusat, provinsi dan para pengusaha. Saya orang tidak setuju dikasih PKH dan bantuan beras. Itu artinya pemerintah menyuruh orang untuk tidur terus," katanya. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS