AHY Lempar Isu Anies Baswedan Dijegal, Burhanuddin Muhtadi: Hanya Sedikit  yang Percaya

POS-KUPANG.COM – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono yang melempar isu bahwa Presiden Jokowi terus berusaha menjegal Anies Baswedan, ternyata tak dipercaya marotitas publik.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif IPI ( Indikator Politik Indonesia ), Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu 23 Juli 2023.

Dikatakannya,  dari 1.220 responden yang dimintai pendapat terkait isu tersebut, hanya 19,9 persen responden yang percaya isu penjegalan Anies Baswedan. Selebihnya tidak sama sekali.

“Kemudian kita tanya isu penjegalan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres), yang percaya terhadap isu ini-itu 19,9 persen,” kata Burhan.

Untuk diketahui, baru-baru ini Putra Sulung SBY ( Susilo Bambang Yudhoyono ) melempar isu bahwa  pemerintahan Presiden Jokowi terus berusaha menjegal secara sistematis bakal calon presiden agar gagal melangkah ke Pilpres 2024.

Namun berdasarkan hasil survei, hanya sebagian kecil masyarakat yang percaya isu tersebut. Mayoritas publik tak menggubris sama sekali.

Sebelumnya diberitakan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa disapa AHY, menduga kalau upaya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait kepengurusan Partai Demokrat, bertujuan menjegal pencalonan Anies.

Menurut AHY, anak buah Presiden Joko Widodo itu terus mengganggu soliditas Partai Demokrat yang menjadi anggota Koalisi perubahan untuk Persatuan (KPP).

Koalisi ini terdiri dari Demokrat, Nasdem, dan PKS. Jika salah satu dari partai itu keluar, maka Anies kehilangan tiket maju sebagai calon presiden.

 “PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu.

Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan,” ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, 3 April 2023.

Namun hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan bahwa mayoritas publik tidak percaya isu tersebut.

Seperti dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dari 1.220 responden, hanya 19,9 persen responden yang mempercayai isu penjegalan Anies.

“Kemudian kita tanya isu penjegalan Anies sebagai capres yang percaya terhadap isu ini-itu 19,9 persen,” kata Burhan dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu 23 Juli 2023.

Sementara itu, mayoritas responden tidak mempercayai isu penjegalan Anies dengan jumlah mencapai 46,7 persen.

Sementara, 33,4 persen responden lainnya mengaku tidak bisa menjawab. “Karena mungkin mereka enggak tahu ya,” tutur Burhan.

Lebih lanjut, para responden ditanya mengenai siapa pihak yang dianggap menjegal Anies maju pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Sebanyak 19,9 persen responden itu kemudian menjawab 10,1 persen lawan politik Anies, 8,5 persen PDI-P, 3,2 persen Ganjar Pranowo, Prabowo 3,2 persen, Megawati 3,1 persen, pemerintah 2,8 persen, dan lainnya.

Meski anggapan mereka ditujukan kepada banyak pihak, kelompok yang mempercayai isu ini hanya sebagian kecil dari seluruh responden.

“Sebagian besar tidak percaya sama isu itu,” papar Burhanuddin.

Bantahan Luhut Pandjaitan

Sebelumnya isu adanya upaya pemerintan menjegal Anies Baswedan juga ditepis oleh Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo tidak akan menjegal calon tertentu. Sebab, ia merupakan orang yang demokratis.

"Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu, saya jamin kalau itu.

Saya kan perwira, kalau itu saya jamin enggak ada, jadi enggak usah bikin bicara-bicara, kampungan itu menurut saya," kata Luhut dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis 20 Juli 2023.

Baca juga: Sudirman Said Bocorkan Syarat Cawapres Anies Baswedan: Sosoknya Harus Bebas dari Pelbagai Kasus

Survei Indikator ini digelar pada 20-24 Juni 2023. Survei dilakukan terhadap 1.220 responden dari seluruh provinsi dengan usia minimal 17 tahun atau sudah bisa mengikuti pemilu.

Survei dilakukan secara tatap muka dan memilih responden dengan metode simple random sampling. Margin of error dari survei ini sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS