Berita LL Dikti XV
LL Dikti Wilayah XV Dorong PT di NTT Lahirkan Output Produktif dan Menjawab Pasar Kerja
Mutu pendidikan haru diutamakan, jika output perguruan tinggi hanya menambah angka pengangguran juga akan menimbulkan masalah.
Penulis: Gerardus Manyela | Editor: Gerardus Manyela
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah XV mendorong Perguruan Tinggi (PT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melahirkan output yang produktif dan mampu menjawab pasar kerja.
Hal ini disampaikan Kepala LL Dikti Wilayah XV, Prof.Dr. Adrianus Amheka,S.T,M.Eng pada Focus Group Discussion (FGD) Partisipasi Publik Private Partnership, “ Dalam Pangka Mendukung Mutu Pendidikan Tinggi di NTT” di lantai III Hotel Aston, Kupang, Jumat, 7 Juli 2023. FGD ini diikuti oleh pimpinan atau delegasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pimpinan atau utusan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTT dan media massa yang diwakili Harian Pagi Pos Kupang dan POS-KUPANG.COM.
Pimpinan atau delegasi BUMN dan BUMD serta OPD dan instansi terkait yang hadiri yakni, Bank Indonesia (BI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT), Bukopin, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Bapelitbangda Provinsi NTT serta Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) NTT.
Menurut Prof. Dr. Adrianus Amheka,S.T,M.Eng, mutu pendidikan harus diutamakan. Jika output perguruan tinggi hanya menambah angka pengangguran juga akan menimbulkan masalah. Keberadaan perguruan tinggi di NTT, sangat erat kaitannya dengan demografi dan lapangan kerja atau dunia industri. Realita di NTT saat ini, orang atau penduduk produktif hijrah dari NTT karena kurangnya lapangan kerja. Hal ini merupakan tantangan yang perlu didiskusikan bersama untuk mendapatkan solusinya. Apalagi, NTT masih merupakan daerah yang masuk dalam kemiskinan ekstrem. Untuk diketahui persentase penduduk miskim ekstrem di NTT tahun 2022 mencapai 6,56 persen atau mengalami kenaikan 0,12 persen dari 6,44 persen pada tahun 2021. Dan, ini menjadi tanggung jawab Dikti dalam mendorong perguruan tinggi melahirkan output yang produktif dan mampu bersaing bahkan menciptkan lapangan kerja sendiri.
Baca juga: Meningkat 20 Persen Peserta dari 386 Perguruan Tinggi Ikuti Kompetisi Ide Bisnis Pertamina
Adrianus memaparkan kualitas angkatan kerja keadaan tahun 2021, dimana perguruan tinggi melahirkan 12,4 persen, SLTA/SMK 32 persen dan SMP,SD dan lainnya 56 persen. Pertumbuhan demografi dan perkembangan teknologi berdampak terhadap lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Untuk itu, Dikti terus mendorong perguruan tinggi di NTT agar melahirkan output yang produktif dan menjawab kebutuhan pasar. Ironisnya, masih ada mahasiswa di NTT yang tidak tahu email dan internet hanya dijadikan sarana bermain Tiktok, facebook dan lainnya.
Tantanggannya, kata Adrianus, bagaimana kita menciptakan lapangan kerja untuk berantas kemiskinan. Untuk itu, Diksti mengajak OPD terkait, BUMN,BUMD dan media massa untuk bersama-sama berdiskusi, mencari solusi untuk menjawab tantangan bonus demografi yang sudah mengkhawatirkan itu.
Dalam sesi diskusi yang dimoderatori, Dr.Deford Nasareno Lakapu,S.Sos,MM Kepala Bapelitbangda NTT yang diwakili Herson Yusuf mengatakan, saat ini Bapelitbangda sedang melakukan penelitian tentang budaya yang mempengaruhi tingkat pendidikan dan dirinya mengajak LL Dikti Wilayah XV untuk kerja sama dalam penelitian itu.
Rachmawati Kandola dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT mengatakan untuk peningkatan kualitas angkatan kerja di NTT, pihaknya memberikan pelatihan ketrampilan kewirausahaan dan di bidang perdagangan menyiapkan informasi pasar agar produk yang dihasilkan dapat dijual ke pasar dengan harga yang menguntungkan.
Bagaimana peran BUMN dalam partisipasi peningkatan kualitas output perguruan tinggi? Perwakilan Bank Indonesia (BI) menyampaikan, BI memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu tapi anaknya beprestasi. Dan, penerima beasiswa diberi pelatihan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan sebagai bekal usai kuliah.
Salmon Kareth dari PT PLN mengatakan, pihaknya sudah mendiskusikan di instansinya terkait perguruan tinggi dan outputnya. Setiap mahasiswa magang dari fakultas teknik dan lainnya dari Undana diberi ruang seluasnya untuk melatih diri dan pihaknya mentransfer ilmu dan ketrampilannya.
Dari PT Telkom juga memberi ruang bagi mahasiswa yang magang di perusahaan itu dalam meningkatkan ketrampilan sebagai bekal usai kuliah. Kendalanya, penguasaan teknologi telekomunikasi belum efektif. Masih banyak mahasiswa yang menggunakan internet hanya untuk senang-senang, Tiktok, facebook, instragram dan lainnya, tidak untuk konten-konten terkait menumbuhkan kewirausahaan.
Pihak perbankan juga memberikan ruang yang lebar bagi mahasiswa untuk magang dan melatih diri. Namun masih banyak mahasiswa magang yang tidak kreatif, tidak berkomunikasi tapi lebih pada menjalaninya sebatas memenuhi tuntutan perkuliahan.

Branch Bussines Manajer (BBM) BNI, Ellent Lukas mengatakan, inovasi dan mutu pendidikan membutuhkan SDM yang beraklak, kompeten dan loyal. Bina Magang BNI merekrut output untuk dibina selama 3 tahun demi mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas.
Kendalanya, ada output perguruan tinggi yang tidak mampu berbicara di depan umum sehingga guru dalam seleksi penerimaan di BNI. Dia menegaskan, dalam rekrutmen karyawan BNI, diutamakan pelamar yang memiliki kemampuan berbicara, beraklak dan loyal. Dan, hal ini terkadang tidak dapat dipenuhi oleh output perguruan tinggi di NTT.
Di BNI ada program TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan di NTT, termasuk pencegahan stunting dan dukungan terhadap program Indonesia Pintar kerja sama dengan perguruan tinggi dan duani industri. BNI juga menyiapkan KUR dengan bunga ringan 6 persen pertahun atau tidak sampai 1 persen perbulan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.