Moeldoko Soal Pilot Susi Air: Papua Bukan Daerah Hitam, Jadi Kita Butuh Strategi

Untuk itu, katanya, dibutuhkan strategi yang tepat untuk itu. Dan, sekarang ini pemerintah sedang melakukan berbagai berupaya untuk hal tersebut.

Presiden Jokowi: Negara Tidak Diam

Untuk diketahui,  sampai saat ini pilot Susi Air, Philips Mark Merthens masih disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata pimpinan Egianus Kogoya.

Untuk membebaskan tawanan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Bahkan Presiden Jokowi sendiri telah mengungkapkan keseriusan pemerintah dalam upaya tersebut.

Presiden Jokowi menegaskan, negara tidak tidak tinggal diam untuk melakukan pendekatan terhadap KKB pimpinan Egianus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan.

Jokowi menuturkan, upaya keras dilakukan agar berbagai pihak tidak melihat pemerintah Indonesia hanya diam saja menghadapi persoalan ini.

"Kita ini, jangan dilihat diam lho ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Jayapura, Jumat 7 Juli 2023.

"Tapi tidak bisa kita buka apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah dikerjakan di lapangan," sambungnya.

Presiden mengungkapkan, pada Kamis 6 Juli 2023 malam, ia sudah menggelar rapat untuk menyelesaikan permasalahan pilot Susi Air yang masih disandera KKB tersebut.  Rapat tersebut digelar di Papua.

Tetapi, Jokowi kembali menegaskan bahwa pemerintah tak bisa membuka isi rapat itu.

"Jadi tadi malam pun kita sudah rapat, juga enggak bisa saya sampaikan isinya apa, upayanya apa. Tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses. Ini tidak bisa kita buka pada publik," ujar Jokowi.

Pilot Susi Air Philips Mark Merthens disandera oleh KKB sejak 7 Februari 2023.

Polda Papua mengungkapkan bahwa Kelompok KKB yang dipimpin Egianus Kogoya sempat meminta tebusan uang sebanyak Rp 5 miliar untuk membebaskan Philips.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengungkapkan, permintaan tebusan uang itu akan disangupi dengan proses negosiasi.

"Sebetulnya terkait hal itu Pemda sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya."