Gaji PNS Naik

Pengamat Endus Aroma Politik Dalam Wacana Kenaikan Gaji PNS Tahun 2024, Ini Alasannya

Pengamat dari Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira mengendus Aroma Politik dalam Wacana Kenaikan Gaji PNS Tahun 2024, Ini Alasannya

Editor: Adiana Ahmad
ISTIMEWA
Kenaikan Gaji PNS Syarat Politik/ ilustrasi Gaji PNS - Pengamat endus aroma politik dalam Wacana Kenaikan Gaji PNS tahun 2024, Ini alasannya 

POS-KUPANG.COM - Kabar bahagia tentang Kenaikan Gaji PNS yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat respon berbeda dari pengamat. 

Menurut Pengamat dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, ada Aroma Politik dalam Wacana Kenaikan Gaji PNS yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani

Tak sekedar bicara, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira punya alasan terhadap pernyataanya tersebut.

Ia mengatakan, Wacana Kenaikan Gaji PNS Tahun 2024 yang disampaikan Sri Mulyani diduga sarat dengan muatan politik, karena baru muncul menjelang Pemilu 2024.

Baca juga: Maaf, Kuota CPNS 2023 Hanya Untuk Pemerintah Pusat, Pemda Dijatah Formasi PPPK, Berikut Rinciannya

Di sisi lain, Bhima Yudhistira menilai, besaran gaji ASN saat ini masih mencukupi, mengingat masih terdapat sejumlah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah.

Karena itu, Bhima Yudhistira mempertanyakan urgensi dari wacana kenaikkan gaji ASN menjelang tahun politik.

"Ini jelas kental pertimbangan politisnya dibanding urgensi. Jangan karena dekat Pemilu, banyak belanja indikatornya tidak jelas," tuturnya, kepada Kompas.com, Jumat (2/6/2023).

Bhima mengatakan, wacana kenaikan gaji ASN menjadi bertentangan dengan semangat efisiensi birokrasi dan berpotensi berimbas ke penurunan daya saing ekonomi.

Baca juga: Pendaftaran CPNS 2023 Dibuka September, Berikut Link Pendaftaran CASN 2023,Kuota dan Rincian Formasi

Sebab, tingkat belanja negara yang tinggi bisa menyebabkan pelebaran defisit anggaran.

"Bahkan pemerintah terpaksa menambah utang baru lantaran penerimaan pajak tidak sanggup menutup kekurangan belanja pegawai," tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, unsur politik dalam pengambilan kebijakan jelang Pemilu menjadi suatu hal yang biasa.

Menurut dia, hal ini telah terjadi sejak lama dan dilakukan di berbagai negara.

"Semua kalau mau mendekati Pemilu, Pilkada pasti semuanya bau politik, biasa itu, puluhan tahun seperti itu," katanya.

Sebagai informasi, kenaikan gaji ASN terakhir kali terjadi pada 2019.

Kenaikan tersebut juga terjadi menjelang Pemilihan Presiden atau Pilpres.

Halaman
12
Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved