KKB Papua

Kapolda Papua: Pemerintah Setuju Satu Tawaran, Tapi Soal Papua Merdeka, Itu Tak Mungkin

Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri mengungkapkan fakta terbaru tentang sikap pemerintah dalam merespon tuntutan Egianus Kogoya soal pilot Susi Air

Editor: Frans Krowin
POS-KUPANG.COM/kolase foto
SATU TAWARAN - Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyebutkan bahwa pemerintah hanya menyetujui satu permintaan KKB Papua untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023. Sedangkan dua tuntutan lain, yakni memberikan senjata api dan memerdekakan Papua adalah hal yang tak mungkin akan dipenuhi. 

"Saya berharap Egianus dan keluarga besarnya bisa memikirkan hal kemanusiaan sehingga jangan seenaknya melanggar apa yang dimaui oleh agama, yaitu mengambil nyawa seseorang," ujarnya di Jayapura, Kamis 29 Juni 2023.

Fakhiri menegaskan, hingga saat ini, aparat keamanan dan pemerintah masih berupaya melakukan negosiasi melalui berbagai pihak. Namun, ia kembali menyampaikan bahwa semua bergantung dari pihak Egianus, apakah mau menerima tawaran yang diberikan atau tidak.

"Kami dan pemerintah sudah memberikan tawaran-tawaran kepada dia (Egianus) tinggal dia yang tentukan, tapi kalau meminta merdeka itu hal yang tidak mungkin," kata Kapolda. Fakhiri juga menyampaikan bahwa segala upaya untuk bisa menyelamatkan Kapten Philip akan terus dilakukan, termasuk langkah penegakan hukum jika negosiasi tidak membuahkan hasil.

"Semua kita siapkan untuk menyelamatkan pilot," cetusnya.

Perintah Panglima TNI

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono angkat bicara atas ancaman KKB. Menurutnya, batas waktu negosiasi tak bisa ditentukan.

Sejalan dengan itu, Yudo Margono memerintahkan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Agus Suhardi untuk terus melakukan negosiasi.

"Ya tenggat waktunya enggak bisa tentukan, yang jelas saya sampaikan kepada Pak Pangkogabwilhan III maupun Pak Pangdam untuk terus melaksanakan negosiasi, mendahulukan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saat ini dijalankan oleh Pak Pj Bupati Nduga, ya kita tunggu saja," kata Yudo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 30 Juni 2023.

Yudo mengatakan pemerintah masih mendahulukan negosiasi yang dilakukan tokoh agama, tokoh masyarakat setempat. Menurutnya, pemerintah tidak menginginkan proses penyelesaian ini menggunakan jalur kekerasan.

"Ya kita tidak mau berhadap dengan tadi, kekerasan senjata karena nanti dampaknya pasti pada masyarakat. Sehingga kita tempuh jalan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang untuk melaksanakan negosiasi," tuturnya.

Mudahkan operasi Kapuspen TNI ( Kepala Pusat Penerangan TNI ) Laksamana Muda Julius Widjojono menilai, KKB menyadari konsekuensi jika mereka benar-benar menembak Philip.

"Jika ancaman itu dilakukan, saya yakin mereka tahu konsekuensinya, utamanya dari negara pendukung kemerdekaan Papua," kata Julius saat dihubungi.

Baca juga: Akouboo Douw: Pilot Susi Air Bukan Musuh, Jadi KKB Papua Tak Akan Bunuh Orang yang Tak Bersalah

Julius menyebut apabila KKB benar-benar menembak Philips, hal itu akan memudahkan aparat dalam operasi penumpasan kelompok separatis teroris tersebut.

"Secara strategi operasi akan lebih memudahkan satgas untuk melakukan operasi," ucap Julius. Kapuspen menambahkan bahwa aparat TNI-Polri masih mengedepankan pendekatan soft approach dalam operasi pencarian Philips. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved