Benny Wenda Sebut Pemerintah Indonesia Intensifkan Operasi Militer di Papua

POS-KUPANG.COM - United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyebut Indonesia sekali lagi meningkatkan operasi militer di provinsi Papua.

Presiden sementara gerakan itu Benny Wenda mengatakan 19 anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ditahan pada 9 Juni dan didakwa makar.

Pertempuran antara pasukan keamanan Indonesia dan sayap militer dari gerakan tersebut, Tentara Pembebasan Papua Barat, telah meningkat sejak pemberontak Papua menyandera pilot Selandia Baru, Phillip Mehrtens, pada bulan Februari.

Bulan lalu Reuters melaporkan juru bicara militer Indonesia Brigadir Jenderal Praantara Santosa mengatakan 400 tentara dari Batalyon 315/Garuda yang tangguh dalam pertempuran, dijuluki 'Pasukan Setan' setelah mengambil bagian dalam konflik berdarah di Timor Timur, dikerahkan ke Papua setelah gangguan dalam dialog dengan separatis.

Wenda menyerukan kepada Indonesia untuk mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia akses ke provinsi Papua bersama dengan semua wartawan asing dan organisasi non-pemerintah.

"Orang Papua Barat sangat menderita selama beberapa bulan terakhir karena eskalasi militer ini," katanya.

“Warga sipil di Intan Jaya, Puncak Jaya, dan daerah pedesaan lainnya hidup di bawah darurat militer, dengan gerombolan tentara Indonesia yang berkeliaran bertindak dengan impunitas total. Kehidupan di Papua Barat sekarang ditentukan oleh pengawasan, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang.

"Penangkapan anggota KNPB ini adalah contoh lain dari arti 'siaga tempur' militer Indonesia bagi Papua Barat," katanya.

Bukan Operasi Militer

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebelumnya mengatakan, status siaga tempur yang ditetapkan di daerah-daerah rawan di Papua bukanlah bentuk operasi militer yang dilakukan TNI.

Yudo menuturkan, status siaga tempur ditetapkan guna menumbuhkan naluri prajurit TNI dalam mengantisipasi serangan dari pihak lawan.

"Jadi jangan dipelesetkan itu operasi militer, bukan, belum operasi militer. Siaga tempur itu untuk menumbuhkan naluri militer pada para prajurit," kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 26 April 2023.

Yudo menyampaikan, selama ini aparat TNI melakukan operasi teritorial dan komunikasi sosial di daerah-daerah di Papua yang kerawanannya tidak tinggi.

Namun, kata dia, aparat yang bertugas di daerah lebih rawan mesti lebih siaga untuk bertempur.

Yudo juga menegaskan bahwa status siaga tempur bukan berarti prajurit TNI yang ada di Papua akan melakukan serangan atau pendekatan ofensif terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Bukan, bukan ofensif, kita tetap defensif, tapi mereka harus siap karena memang di daerah yang kerawanannya tinggi, sehingga harus siaga tempur tadi," kata Yudo.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menetapkan status operasi siaga tempur untuk daerah rawan di Papua. Penetapan ini dilakukan usai peristiwa penyerangan yang dilancarkan KKB terhadap Satuan Tugas (Satgas) Batalion Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

TNI mengungkapkan bahwa ada lima prajurit yang gugur akibat peristiwa tersebut. Mereka gugur ketika berupaya membebaskan pilot Susi Air, Philip Methrtens yang disandera KKB.

Warga Intan Jaya Tak Rela Pasukan Tengkorak Pulang

Sementara itu, masyarakat dan warga Intan Jaya tampaknya tak rela jika pasukan Para Raider 305/Tengkorak, Kostrad pulang ke markasnya.

Pasalnya, warga Intan Jaya sudah berkali-kali diselamatkan dan dijaga oleh Pasukan Tengkorak dari teror KKB Papua.

Sembilan bulan sudah berlalu, prajurit TNI dari Satuan Tugas Organik Batalyon Infanteri (Yonif) Para Raider 305/Tengkorak, Kostrad, TNI Angkatan Darat harus meninggalkan wilayah penugasan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah untuk kembali ke markas mereka di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, Senin 19 Juni 2023.

Baca juga: Hendak Disergap di Kampung Ambaidiru, Kepulauan Yapen, Pimpinan KKB Papua Melarikan Diri

Ternyata bukan perkara mudah bagi Letkol Inf Ardiansyah alias Raja Aibon Kogila dan Pasukan Tengkorak untuk berpisah dengan masyarakat Intan Jaya.

Hal itu terbukti saat masyarakat menggeruduk Pos TNI di Mamba saat Satgas Yonif Para Raider 305/Tengkorak menggelar acara makan bersama berbagi kebahagiaan.

Masyarakat yang datang dalam acara itu menyatakan keberatannya jika Pasukan Tengkorak harus meninggalkan Intan Jaya, masyarakat ingin menahan Raja Aibon Kogila dan Pasukan Tengkorak untuk tinggal di Intan Jaya bersama masyarakat.

Mama Dorci Wandagau, salah satu tokoh perempuan dari Kampung Sambili mengatakan Bapak Raja Aibon dengan jajaran itu tidak boleh ke kampung, mereka harus tinggal sama-sama masyarakat di sana.

Tidak hanya Mama Dorci dan warga Kampung Sambili yang menolak Pasukan Tengkorak untuk kembali ke Karawang.

Masyarakat dari beberapa kampung di Intan Jaya, seperti Kampung Amaesiga dan Kampung Mamba menolak Raja Aibon Kogila dan Pasukan Tengkorak untuk pergi meninggalkan Intan Jaya.

Karena pasukan elite Divisi Infanteri I Kostrad itu telah banyak berjasa membangkitkan kembali kehidupan masyarakat yang selama beberapa tahun terakhir terganggu oleh perilaku KKB Papua.

Wilayah tersebut sempat lumpuh, mati suri akibat teror gangguan keamanan yang dilancarkan KKB Papua.

(rnz.co.nz/aceh.tribunnews.com)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS