ASEAN Plus Timor Leste Gelar Latihan Militer Gabungan Pertama untuk Melawan Ancaman China

POS-KUPANG.COM - Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) akan melakukan latihan militer bersama pertamanya di Laut China Selatan pada bulan September 2023.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa ASEAN bergabung dengan negara-negara lain untuk melawan ambisi hegemonik China yang komunis.

Indonesia, negara presiden bergilir ASEAN, mengumumkannya pada 8 Juni 2023. Selain 10 negara anggota ASEAN, peserta akan mencakup negara peninjau Timor Leste.

Anggota ASEAN adalah Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Burma (Myanmar), Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Laksamana Yudo Margono, Panglima TNI, membenarkan adanya latihan militer bersama ASEAN.

Dia mengatakan kepada kantor berita Indonesia Antara pada 8 Juni bahwa langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat “sentralitas ASEAN,” lapor Reuters.

Baca juga: Apa yang Dapat Dipelajari Gerakan Kemerdekaan Bougainville dari Timor Leste?

Juru bicara militer Indonesia Julius Widjojono mengatakan latihan itu terkait dengan “risiko tinggi bencana di Asia, khususnya Asia Tenggara.”

Pada Pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata ASEAN ke-20 yang diadakan di Bali pada tanggal 7 Juni, para komandan angkatan bersenjata menyetujui dokumen pembentukan Komunitas Intelijen Militer ASEAN (AMIC).

Mereka memutuskan untuk bertemu lagi dalam beberapa bulan ke depan untuk membahas detail AMIC di Vietnam.

Pengamat mengatakan anggota ASEAN berusaha untuk memperluas operasi bersama ke bidang militer dari bidang politik dan ekonomi.

ASEAN telah lama mempertahankan sikap menahan diri dan toleran terhadap tindakan agresif Partai Komunis Tiongkok (PKT) di Asia Tenggara.

KTT ASEAN juga akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan September, dan salah satu topik utamanya adalah Laut China Selatan.

Laut China Selatan: Wilayah yang Disengketakan

Tempat latihan bersama yang disepakati para panglima militer ASEAN adalah di Laut Natuna Utara, bagian paling selatan Laut China Selatan, wilayah sengketa yang menurut Indonesia adalah zona ekonomi eksklusifnya.

Rezim Tiongkok mengklaim daerah itu sebagai bagian dari wilayahnya—klaim yang menurut Amerika Serikat tidak memiliki dasar hukum.