Cegah Konflik Sosial Wilayah Perbatasan Belu, Waasintel Kasad Ajak Warga Jaga Stabilitas Keamanan 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Wakil Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Bidang Manajemen Intelijen, Brigadir Jenderal TNI Antoninho Rangel da Silva, S.I.P., M.Han mengajak masyarakat dan semua stakeholder untuk tetap menjaga stabilitas keamanan sehingga tetap kondusif. 

Hal ini disampaikan Jenderal Antoninho saat menghadiri kegiatan pembinaan komunikasi (Binkom) cegah konflik sosial di wilayah Kodim 1605 Belu yang bertempat di PLBN Motaain, Kamis 15 Juni 2023. 

"Kabupaten Belu adalah perwakilan dari Negara, karena berbatasan langsung dengan RDTL, karena itu Kabupaten Belu harus menjadi barometer Indonesia dan menjadi contoh bagi kabupaten lain di Indonesia dan tetap menjaga harmonis dan humanis antara satu suku dengan suku yang lain, TNI, POLRI, Pemerintah dan masyarakat," ujarnya. 

Menurutnya, sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, keberlangsungan penyelenggaraan pembangunan nasional tidak pernah bebas dari ancaman keamanan. 

Baca juga: TK Bintang Timur II Nekafekan Atambua Belu Lepas 102 Anak Didik

"Berbagai gejolak yang membahayakan keamanan nasional, mulai dari pemberontakan, separatisme, terorisme, kerusuhan hingga terjadi konflik sosial menjadi pengalaman buruk yang mengakibatkan terganggunya terganggunya stabilitas keamanan nasional," ujarnya. 

Di samping itu, kata Jenderal Antoninho, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang semakin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial. 

"Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, baik konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum," tambahnya. 

Selain itu, lanjutnya, pada tahun 2024 mendatang, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu dan Pilkda serentak.

"Pemilu merupakan sarana konkret bagi rakyat untuk menentukan pemimpin pemerintahan dan diharapkan masyarakat antusias berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024. Untuk itu sinergitas perlu dibangun secara lebih luas antara Pemerintah dengan Stakeholder lainnya dalam upaya mencapai hasil Pilkada yang berkualitas dan berintegritas," tuturnya. 

Baca juga: TK Bintang Timur II Nekafekan Atambua Belu Lepas 102 Anak Didik

Selain itu, tambahnya, dalam menghadapi berbagai macam problematika bangsa ini, diperlukan langkah-langkah yang baik, cerdas, benar, dan bijaksana dari seluruh pihak. 

"Konflik bukan tanggung jawab pemerintah semata- mata. Melainkan, tanggung jawab seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab moral. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah terjadinya konflik sosial merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan agar konflik sosial tidak semakin meluas, sehingga stabilitas keamanan yang kondusif tetap terjaga," tuturnya lagi. 

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengajak agar segenap komponen bangsa selalu bekerja sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah-tengah situasi yang sedang dilanda permasalahan.

"Segera laporkan kepada pihak yang berwenang apabila terdapat hal-hal yang mengarah pada potensi konflik di sekitar tempat tinggal masing-masing, sehingga upaya preventif dapat ditempuh menghindari kerugian," pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Dandim 1605 Belu, Wakil Dekan Fakultas Pokasi UNHAN RI, Dansatgas Yonif 774/SYB Sektor Timur, Asisten Setda Belu, Kaban Kesbangpol Belu, Kepala PLBN Motaain, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda dan tamu undangan lainnya. (Cr23) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS