ICW Kritik DPR yang Minta Kursi Bisnis untuk Berangkat Haji : Malu dengan Masyarakat

POS-KUPANG.COM - Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) melontarkan kritik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait permintaan mereka kepada maskapai Garuda Indonesia.  

DPR RI disebut telah meminta jatah kursi kelas bisnis kepada Garuda Indonesia untuk berangkat haji.

Menurut Koordinator ICW Agus Sunaryanto, permintaan tersebut tak sepantasnya dilakukan oleh anggota DPR RI.

Menurut Agus, DPR harusnya malu karena banyak masyarakat yang harus antri lama untuk menunaikan ibadah haji.

Baca juga: Masyarakat Desa Natarita Sikka Kurang Air Bersih, DPRD NTT Sebut Kritik Kami dan Pemerintah

"Seharusnya anggota DPR malu meminta jatah kursi kelas bisnis untuk pergi haji. Malu dengan masyarakat yang mungkin konstituen mereka. Banyak di antara mereka yang harus antri lama tahunan bahkan belasan tahun untuk dapat kuota pergi haji," kata Agus dikutip dari Kompas.com, Rabu (14/6/2023).

DPR, sebut Agus, seharusnya punya sensitivitas terhadap isu antrean kuota haji tersebut. Bukan justru malah meminta difasilitasi untuk kepentingan pribadi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.

"Jangan meminta keistimewaan dari Garuda sebagai BUMN," imbuh Agus.

Baca juga: Kritik Wali Kota Jambi di Medsos, Bocah SMP Sebut Pemkot Isinya Iblis Semua 

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan DPR meminta disiapkan sebanyak 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci.

Irfan mengatakan, permintaan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Adapun permintaan DPR ini Irfan bocorkan saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan.

Akan tetapi, Irfan mengatakan Garuda belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk anggota DPR berangkat haji tersebut. Sebab, perlu izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

Baca juga: Anggota DPR RI Diadukan ke MKD dan Bareskrim, Dugaan Pelecehan Seksual Secara Verbal

"Itu stay tuned, kami belum bisa menjanjikan tambahan pesawat. Tapi memang ini persoalan izin dari GACA Arab Saudi yang sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 adalah hari terakhir penerbangan untuk haji," tuturnya.

Meski demikian, kata Irfan, Garuda tetap berupaya menyediakan kursi business class bagi anggota DPR yang mau berangkat haji.

"Mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat, khususnya business class sesuai dengan harapan dari bapak/ibu sekalian di DPR," imbuh Irfan. (*)

Berita ini telah tayang di Kompas.com

Ikuti berita terbaru POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS