Berita Sikka

Imigrasi Maumere Ikuti Giat Revitalisasi UPP Kemenkumham yang Berakhlak Secara Virtual

Kegiatan tersebut membahas materi tentang penguatan fungsi UPP, dengan tema "Revitalisasi UPP Kemenkumham yang Berakhlak"

Editor: Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM/HO
REVITALISASI - Imigrasi Maumere mengikuti kegiatan Revitalisasi UPP Kemenkumham yang berakhlak secara virtual 

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - ASN Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, dibawah Kantor Wilayah Kemenkumham NTT yang dipimpin Marciana Dominika Djone, turut mengikuti kegiatan Penguatan Fungsi Unit Pemberantasan Pungli di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia secara virtual.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Maumere pada hari Senin 12 Juni 2023. Kegiatan tersebut membahas materi tentang penguatan fungsi UPP, dengan tema "Revitalisasi UPP Kemenkumham yang Berakhlak".

Tujuan Sosialisasi penguatan Fungsi UPP adalah dalam rangka menjalankan prinsip dan tujuan organisasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Baca juga: Imigrasi Maumere Ikuti Rapat Koordinasi Tentang TPPO di Polres Sikka

Narasumber yang hadir baik secara langsung maupun virtual, merupakan narasumber internal dan eksternal yaitu Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Razilu, Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Satgas Saber Pungli nasional Kemenkopolhukam, Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu yang mendapatkan mandat sebagai Ketua UPP, menyampaikan bahwa pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan aturan yang berkaitan dengan layanan yang diberikan.

Baca juga: Imigrasi Maumere Lakukan Pengambilan dan Serah Terima Perangkat Printer Paspor DILETTA 900i

“Pungutan liar ini memberikan dampak kerugian di masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dan mengakibatkan biaya ekonomi menjadi tinggi", jelas Razilu.

“Mari kita menjadi pribadi yang berintegritas, berprinsip, yang handal dan berkualitas, terus meningkatkan kompetensi, berkomitmen dan konsisten untuk melakukan penertiban dan pencegahan terjadinya praktik pungutan liar", pungkasnya. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS 

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Komentar

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved