Perjuangan Anies Baswedan Diramalkan Patah di Tengah Jalan, Peneliti LSI Beberkan 3 Faktor

POS-KUPANG.COM – Peneliti LSI Denny JA, Ade Mulyana membeberkan tiga faktor utama sebagai penyebab mengapa perjuangan Anies Baswedan ke Pilpres 2024 diramalkan patah di tengah jalan.

Ade Mulyana mengungkapkan hal itu setelah menganalisis hasil surveinya sebagaimana dilansir Pos-Kupang.Com dari Tribunnews.Com yang mengutipnya dari Kompas.Com, Selasa 6 Juni 2023.

Untuk diketahui, Anies Baswedan merupakan salah satu figur calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Meski diusung tiga partai politik, namun perjuangan Anies Baswedan itu bisa saja kandas di tengah jalan. Pasalnya ada beberapa faktor yang menjadi penghalang utama perjuangan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Sejumlah faktor bisa menjadi penghalang perjalanan Anies Baswedan mendapatkan tiket pencalonan, yang memasang syarat Presidential threshold atau ambang batas pencalonan 20 persen suara/kursi parlemen.

Ade Mulyana menyebutkan, ada beberapa skenario yang bisa membuat Anies Baswedan gagal mendatar atau didaftarkan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang.

Hal pertama, ialah adanya permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA) terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Terbaru pada bulan Mei 2023, Partai Demokrat versi Moeldoko kembali mengajukan empat bukti baru ke MA agar kepengurusannya segera disahkan.

Apabila kepengurusan Partai Demokrat versi Moeldoko itu menang gugatan di MA, maka besar kemungkinan kalau Partai Demokrat tak akan lagi mengusung Anies Baswedan.

Baca juga: Jubir Anies Baswedan Sebut Puan Maharani Pernah Masuk Daftar Cawapres Koalisi Perubahan

"Adalah Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) yang paling awal membuat pernyataan. Pengajuan peninjauan kembali ke MA berujung untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi Capres 2024," kata Peneliti LSI Denny JA, Ade Mulyana dalam survei dikutip Kompas.com, Selasa 6 Juni 2023.

Hal kedua, lanjut Ade Mulyana, adalah kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022, yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang juga Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate.

Kejaksaan Agung (Kejagung) bahkan menyebut kasus korupsi BTS 4G bukan pidana biasa. Sebab, dari Rp 10 triliun yang dianggarkan, dugaan kerugian negara mencapai Rp 8 triliun.

Menurut Ade, konteks dan suasana politik masa kini mudah menafsirkan peristiwa ini sebagai bagian dari tekanan politik, selain fakta bahwa pemberantasan korupsi memang menjadi prioritas pemerintahan yang bersih.

"Pemberantasan korupsi atas Johnny Plate dianggap tebang pilih. Ia pisau yang tajam untuk oposisi, tapi tumpul untuk kawan koalisi," beber Ade.

Hal ketiga, lanjut dia, bisnis Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, diprediksi akan segera terkena dampak setelah memutuskan mendeklarasi Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 mendatang.