KKB Papua

Maruf Amin: Pemerintah Tak Bisa Asal Serang KKB Papua, Yang Terpenting Rakyat Terlindungi

Meski sampai saat ini Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua terus melancarkan aksi-aksi anarkis, tetapi pemerintah tidak bisa asal serang KKB Papua.

Editor: Frans Krowin
POS-KUPANG.COM/kolase foto
TIDAK INGIN - Wakil Presiden Maruf Amin merespon pertanyaan Megawati Soekarnoputri tentang masalah keamanan di Papua. Maruf Amin menyebutkan bahwa pemerintah tidak ingin rakyat jadi korban. 

POS-KUPANG.COM - Meski sampai saat ini Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua terus melancarkan aksi-aksi anarkis, tetapi pemerintah tidak bisa asal serang Kelompok Separatis Teroris tersebut.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin ketika merespons pernyataan Megawati Soekarnoputri yang mempertanyakan penanganan keamanan di Papua oleh pemerintah Indonesia.

Dikatakannya, selama ini pemerintah menggunakan pendekatan keamanan yang komprehensif. Pendekatan yang tidak asal serang kelompok pengacau tersebut. Karena tindakan yang harus diambil adalah memperhatikan keselamatan rakyat.

"Memang yang kita tempuh itu pendekatan keamanan yang sifatnya komprehensif. Artinya tidak asal menyerang tetapi bagaimana aman, rakyat terlindungi, tidak terjadi korban yang banyak," kata Ma'ruf di Batam, Rabu 7 Juni 2023.

Bahwa operasi teritorial, lanjut Maruf Amin, harus terus dilakukan pemerintah demi menjaga keamanan sekaligus memastikan agar masyarakat Papua tidak mendukung gerakan separatis.

Pemerintah juga, lanjut Maruf Amin, akan terus mengevaluasi pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua. Evaluasi juga harus dilakukan secara komperhensif demi kepentingan rakyat.

Menurut Mantan Ketua Umum MUI ( Majelis Ulama Indonesia ) ini menegaskan, pemerintah tidak ingin upaya yang dilakukan itu menimbulkan tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Kita ingin semuanya dapat, tetapi tidak menimbulkan isu-isu, isu-isu yang dianggap kita melanggar HAM dan sebaginya, ini semua dipertimbangkan," ujar Ma'ruf.

Di samping itu, Ma'ruf juga menekankan bahwa pemerintah turut menggunakan pendekatan kesejahteraan demi menekan aksi kekerasan di Papua.

Baca juga: Minta Polisi Bebaskan Temannya yang Ditahan, KKB Papua Bakar Alat Berat di Kepulauan Yapen

Salah satunya adalah dengan melakukan pemekaran provinsi di Papua agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan lebih dekat.

"Pendekatan kesejahteraan itu tetap karena ujungnya kan sejahtera, maju dan memberikan afirmasi kepada orang asli Papua supaya mereka merasa pemerintah betul-betul, sungguh-sungguh," kata Ma'ruf.

Sebelumnya, Megawati mengaku ingin menerjunkan batalion tentara ke Papua, seiring dengan konflik bersenjata antara TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Merdeka (TPNPB) yang tak kunjung selesai.

Menurut Megawati, pengerahan sekian jumlah batalion ini untuk menciptakan efek gentar atau "deterrent effect".

"Saya lihat yang maju ke Papua ini. Saya terus bilang, kalau saya masih komandan, boleh toh Pak ngomong, kalau saya masih komandan saya turunkan di sana berapa batalion. Keren kan," kata dia dalam acara peresmian Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bung Karno-369 di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 1 Juni 2023.

Megawati menyebut bahwa TPNPB juga merupakan warga negara Indonesia. Namun, mereka diprovokasi dan tidak diberi pengetahuan.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved