NTT Memilih, Bawaslu Ingatkan Warga NTT Lawan Kampanye Hitam 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu NTT mengingatkan warga agar ikut melawan kampanye hitam. 

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Noldi Tadu Hungu mengatakan kampanye hitam harus dilawan oleh semua masyarakat. 

"Generasi milenial itu tidak termakan kampanye hitam. Kita harus melawan kampanye hitam itu," kata Noldi saat acara Gerakan Cerdas Memilih yang digelar LPP RRI di pelataran kampus UPG 1945 Kota Kupang, Rabu 31 Mei 2023. 

Menurut dia, kampanye hitam itu karena informasi yang diperoleh tidak utuh dengan sumber yang tidak akurat. Ada juga informasi yang diperoleh dari media sosial hingga judul yang bombastis. Kadangkala, keengganan untuk melakukan verifikasi sebuah informasi bisa memberi dampak ke kampanye hitam itu. 

Baca juga: NTT Memilih, Bawaslu Manggarai Timur Gelar Raker Teknis Anggota Sentra Gakkumdu

Sisi lain, kecenderungan tidak bisa membedakan antara narasi hoax dan satire juga ikut menjadi penyumbang kampanye hitam. Harusnya narasi ini perlu dibedakan atau minimal ditelaah lebih jauh. 

Untuk mengetahui sebuah informasi atau melakukan verifikasi kebenaran, warga bisa mengakses ke website milik Kementerian Informasi dan Komunikasi RI, maupun sumber verifikasi lain yang bisa dipertanggungjawabkan. 

"Jadi sebelum adik-adik tahu kebenarannya, sharing baru share. Kalau tidak tahu itu kebenarannya maka abaikan saja," katanya dihadapan ratusan mahasiswa UPG 1945. 

Ketua KPUD Provinsi NTT Thomas Dohu mengatakan kepada para mahasiswa agar  jangan sampai terprovokasi dan mudah percaya berita dan informasi hoax di media sosial selama proses Pemilu 2024 mendatang.

"Cek dan ricek semua informasi dari nara sumber yang terpercaya. Nanti di TPS kita hanya memiliki waktu 10 menit untuk menentukan pilihan kita. Cermati tata cara pemilihan dan siapa yang akan dipilih sesuai dengan hati nurani sehingga terpilih pemimpin yang baik," kata Thomas Dohu. 

Wakil Ketua DPRD NTT Inche Sayuna menjelaskan mengenai tupoksi dari partai politik. Ia menyebut pendidikan politik memang tidak diatur dalam sebuah regulasi. Partai politik dituntut kreatif memberikan pendidikan politik. 

Baca juga: NTT Memilih, KPU Malaka Terima 425 Bacaleg dari 17 Partai Politik

Secara umum ada dua model pendidikan politik yang digunakan oleh parpol. Pertama, kata Inche, pendidikan politik diberikan bagi kader internal partai dan kedua diberikan kepada konstituen. 

"Kita tahu tidak ada sekolah untuk menjadi seorang politisi dan sekolah itu hanya bisa didapat melalui pendidikan politik dan partai politik menyiapkan itu melalui struktur organisasi yang ada di internal partai. Itu juga ada segmen juga, ada anak muda, hingga nelayan," ujarnya. 

Akademisi UPG 1945, Samuel Haning menambahkan, setidaknya ada tiga pendekatan dalam pemilu diantaranya sosiologis psikologi, dan rasional. Menurut dia, biasanya datang dari orang dekat seperti orang tua hingga perkawanan maupun media sosial. 

Samuel Haning mengajak agar pemilih, khususnya pemula mestinya menjadi pemilih yang mampu menjaga wibawa demokrasi melalui pemilih yang cerdas. Dia justru meminta pemilih pemula bisa melaporkan ke pihak terkait jika menemukan indikasi kecurangan dalam pemilu. 

Baca juga: NTT Memilih, KPU Malaka Terima 425 Bacaleg dari 17 Partai Politik

"Sebagai generasi muda, pemilih cerdas, muda tapi tidak boleh dimudahkan dan di perbudakan. Tidak boleh," kata dia. (Fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS