Cium Aroma Pemilu Ditunda, Denny Minta Bantuan Ketua Umum PDIP: Keselamatan Bangsa Dipertaruhkan

POS-KUPANG.COM – Usai menghebohkan publik dengan membocorkan rahasia negara mengenai sistem pemilu  yang kini digodok MK, Denny Indrayana kini kembali melontarkan pernyataan terbaru.

Pakar Hukum Tata Negara itu menyebukan, bahwa belakangan ini tercium aroma penundaan pemilu yang sedianya dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Aroma menyebar setelah terungkap kemungkinan MK memutuskan sistem pemilih tertutup untuk Pemilu Serentak 2024.

Untuk mengantisipasi semua itu, Denny Indrayana pun meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar membantu mencegah penundaan pemilu sebagaimana isu yang berkembang saat ini.

Permintaan bantuan pada Bu Mega itu disampaikan melalui surat yang dilansir Pos-Kupang.Com dari Wartakotalive.Com, Jumat 2 Juni 2023. Begini surat dari Denny Indrayana untuk Megawati Soekarnoputri.

"Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat hari Pancasila, Selamat Bulan Bung Karno. Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2004 Ibu mencapreskan Joko Widodo."

"Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani," imbuh Denny.

Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan.

Masalahnya, bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tetapi pemilu yang tertunda.

"Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif," tulis Denny Indrayana.

Akan tetapi, kata Denny, niat baik untuk mengawal  MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik yang dapat berakibat pada pemilu ditunda.

"Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi," tulis Denny lagi.

Saat ini, lanjut Denny, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.

"Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan."

"Saya lihat, Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa."

"Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konsitusi."