Relawan Ganjar Pranowo Tuding Anies Sebar Berita Bohong, Sebut Kritikan ke Jokowi Tidak Valid

POS-KUPANG.COM - Relawan Ganjar Pranowo menuding Anies Baswedan menyebar berita bohong. Atas tudingan tersebut, mereka pun melaporkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut ke polisi.

Anies diadukan ke polisi karena diduga menyebarkan hoax. Laporan itu dibuat setelah Mantan Mendikbud RI itu melontarkan kritikan tajam kepada Presiden Jokowi.

Dalam kritikannya, Anies Baswedan membandingkan kebijakan Presiden Jokowi lebih banyak membangun ruas jalan berbayar daripada ruas jalan tak berbayar yang lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kecil.

Atas pernyataan itulah, Anies Baswedan pun dilaporkan ke polisi. Relawan Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa pernyataan Anies tidak sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Laporan ini terkait statement Pak Anies Baswedan yang kami anggap sebagai berita yang tidak valid," kata Ketua Harian DPP GP Center Thomas Djunianto, Selasa, dikutip dari Tribunnews.com, Jumat 26 Mei 2023.

Meski telah melaporkan Anies Baswedan ke Mabes Polri, namun laporan tersebut ditolak karena belum ada data yang cukup. "Iya belum ada (surat laporan) karena datanya belum cukup pointnya," ujar Thomas

kendati laporannya ditolak, namun GP Centre akan kembali lagi ke Mabes Polri untuk membuat laporan baru yang nantinya akan disertakan barang bukti.

Baca juga: Elektabilitas Prabowo Subianto Nyalib Ganjar Pranowo, Anies Bertambah 0,5 Persen

Banyak Dimanfaatkan Rakyat Kecil

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko tak tinggal diam. Ia juga merespon kritikan Anies Baswedan tentang pembangunan tol di era Presiden Jokowi.

Moeldoko mengatakan pembangunan tol atau jalan berbayar itu, dirasakan juga manfaatnya oleh rakyat kecil. "Saya pikir kalau kita pernah jadi rakyat kecil seperti saya, bagaimana sulitnya naik bus dengan waktu yang lama."

"Dengan ada jalan tol, Saya orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu yang sangat cepat, dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin, terus siapa yang menikmati? Masyarakat kecil seperti saya," kata Moeldoko, Senin 22 Mei 2023.

Eks Panglima TNI tersebut mengatakan dirinya bisa menilai hal tersebut karena pernah merasakan naik bus jaman dulu.

"Mungkin untuk mereka yang tidak pernah hidup seperti itu, melihatnya hanya mobil mewah yang jalan masuk tol, tetapi bus bus yang sekarang masuk jalan tol untuk masyarakat kecil,” katanya.

Tak Sesuai Data PUPR

Kementerian PUPR menyebut Anies salah dalam memahami data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menuturkan, data BPS yang menjadi acuan pernyataan Anies bukan data pembangunan jalan baru.

Sebab, data tersebut merupakan hasil perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud data BPS, jadi salah interpretasi data BPS," kata Hedy, Rabu 24 Mei 2023 dikutip Kompas.com.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menjelaskan bahwa sekian kilometer jalan provinsi sudah dibangun sebelum era SBY.

Namun pada era SBY, jalan provinsi tersebut berubah statusnya menjadi jalan nasional karena diterbitkan surat keputusan (SK) baru. Jadi penambahan jalan nasional di era SBY bukanlah hasil pembangunan baru, melainkan hanya perubahan status jalan.

"Jadi zaman SBY kan nambah tuh jalan nasional. Penambahan ruas jalan itu bukan hasil pembangunan tetapi dari perubahan status jalan," katanya.

Begini Data PUPR

Apabila merujuk data PUPR, jalan nasional non-tol pada kepemimpinan Presiden SBY di tahun 2004 mencapai 34.629 kilometer.

Pada Desember 2014, tercatat jalan nasional non-tol menjadi 38.570 kilometer.

Artinya, jalan nasional non-tol di era SBY bertambah sekira 3.941 kilometer.

Selanjutnya, Kementerian PUPR mencatat panjang jalan nasional non-tol hingga akhir 2021 mencapai 46.965 kilometer.

Dikutip dari TribunJakarta.com, hal ini menunjukkan jalan nasional non-tol yang dibangun di era Presiden Jokowi bertambah hingga 8.395 kilometer.

Data Kementerian PUPR menunjukkan pembangunan jalan nasional non-tol di era Presiden Jokowi lebih masif dibandingkan zaman SBY.

Meski demikian, pernyataan Anies tak sepenuhnya salah.

Pasalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hal berbeda dibandingkan data Kementerian PUPR.

Dari catatan BPS, panjang jalan nasional non-tol tahun 2004 mencapai 34.628 km, kemudian bertambah menjadi 46.432 km di tahun 2014.

Pada tahun 2021, panjang jalan nasional non-tol kembali bertambah menjadi 47.017.

Hal tersebut dapat diartikan jalan nasional non-tol di era SBY bertambah 11.804 kilometer dan di zaman Jokowi hanya bertambah 585 kilometer.
Potensi Timbulkan Dampak negatif

Pengamat Psikologi Politik UNS, Moh Abdul Hakim, menilai langkah Anies memiliki potensi dampak positif sekaligus negatif bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Hakim menuturkan, apabila kritikan dilontarkan Anies bisa meyakinkan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal itu dinilai bisa memberi keuntungan bagi Anies.

Anies memiliki peluang untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal yang akan mendukungnya di Pilpres 2024 mendatang.

"Keuntungannya, dengan melakukan kritik sejak awal kepada Jokowi dengan mempertegas posisi dia akan mempermudah para pendukungnya untuk mengambil keputusan," kata Hakim dalam program Talkshow Overview yang ditayangkan youTube Tribunnews.com, Kamis 25 Mei 2023.

Anies, kata Hakim, bisa meraup suara dari para antitesa pemerintahan Jokowi.

"Ini adalah usaha Anies Baswedan posisinya sehingga dia bisa menarik dua jenis pemilih pertama pemilih yang dari awal memang tidak mendukung Pak Jokowi dan kedua pendukung yang merasa dikecewakan oleh pemerintahan Jokowi."

"Dan kelompok kedua ini terjadi pada menengah dan terdidik," ujar Hakim.

Di sisi lain, menurut Hakim, langkah Anies mengkritik pemerintahan Jokowi juga dinilai memiliki risiko yang tinggi.

"Memposisikan sebagai antitesa Jokowi ketika kepuasan publik tehadap kinerja presiden sangat tinggi itu jelas punya risiko tinggi," katanya.

Menurutnya, langkah itu berpotensi menjadi boomerang yang bisa meng-gradasi kredibilitas politik Anies.

"Karena dia menjadi satu-satunya kandidat yang memposisikan sebagai antitesa Jokowi ya dia harus berhadapan dengan pendukung partai-partai koalisi."

"Ketika Anies tak bisa menghadapi kritik dan bully para pendukung dan simpatisan pemerintah yang ada jelas itu bisa meng-erosi elektabilitasnya," ujarnya.

Baca juga: Calon Pendamping Ganjar Pranowo akan Segera Diumumkan, Hasto: PDIP Tunggu Momen yang Tepat

Menurut Hakim, langkah Anies itu adalah pertaruhan yang besar, sebab memiliki potensi untung-rugi yang dinilai tak pasti.

"Ini gambling dan pertaruhan yang besar, ketika ini efektif bisa menukil elektabiltas Anies yang cenderung landai sejak awal tahun."

"Tapi dia juga mengkritik Jokowi ketika Pak Jokowi sedang kuat-kuatnya dengan kepuasan publik yang mencapai 80 persen," ucapnya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS