Berita Nasional

Pemerintah Alokasikan Rp 32,7 Triliun Perbaiki Jalan Rusak di Seluruh Indonesia

Pemerintah menganggarkan Rp 32,7 triliun untuk memperbaiki jalan rusak di seluruh Indonesia periode 2023–2024.

Editor: Agustinus Sape
Youtube/kompas.tv
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sebesar Rp 32,7 triliun dialokasikan untuk memperbaiki jalan rusak di seluruh Indonesia. 

Dari APBN, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 588,7 miliar bagi Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional tahun 2023.

Sampai dengan 2 Mei 2023, realisasi anggarannya telah mencapai Rp 81,6 miliar.

"Realisasi tahun 2022 sendiri mencapai Rp 508,1 miliar," kata Sri Mulyani dalam unggahan akun Instagram @smindrawati, dikutip Senin 8 Mei 2023.

Kemudian, pemerintah mengalokasikan transfer dana kepada pemerintah daerah untuk pembangunan jalan tahun 2023 provinsi, kabupaten, serta kota di seluruh Lampung sebesar Rp 402,44 miliar.

Anggaran yang masuk ke dalam dana alokasi khusus (DAK) fisik itu disiapkan untuk pembangunan jalan sepanjang 231,9 km.

Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan Jalan Tol Sumatera yang melintasi Lampung.

Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara (PMN) dan jaminan pemerintah. Dana itu disiapkan untuk dua ruas Jalan Tol Sumatera, yakni Ruas Bakaheuni-Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar Rp 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar Rp 22,09 triliun, serta Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dengan dana PMN sebesar Rp 4 triliun dan jaminan pemerintah Rp 14,37 triliun.

Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dengan rincian dana sebeesar Rp 3,75 triliun untuk Ruas Bakaheuni-Terbanggi Besar dan dana Rp 1,86 triliun untuk Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.

Sementara itu, dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung, terdapat anggaran sebesar Rp 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan.

Khusus untuk Provinsi Lampung, nilainya mencapai Rp 886,8 miliar.

"Pembangunan infrastruktur adalah agenda prioritas nasional tahun ini. Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara," ucap Sri Mulyani.

(antaranews.com/kompas.com)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved