Pemerintah Alokasikan Rp 32,7 Triliun Perbaiki Jalan Rusak di Seluruh Indonesia

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pemerintah menganggarkan Rp 32,7 triliun untuk memperbaiki jalan rusak di seluruh Indonesia periode 2023–2024.

Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Senin 15 Mei 2023, menanggapi sejumlah keluhan yang disampaikan pengguna internet terkait jalan rusak di wilayahnya.

Menkeu menggarisbawahi bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran melalui Menteri Keuangan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Dia menjelaskan, pada tahap pertama, kementeriannya telah mengusulkan perbaikan jalan di beberapa daerah, termasuk Lampung, dengan anggaran Rp14,9 triliun (sekitar US$1,01 miliar).

Usulan anggaran sebesar US$1,01 miliar memenuhi kriteria kesiapan jalan sesuai Inpres No. 3 Tahun 2022.

Dia mencatat, jalan di kabupaten atau kota menjadi perhatian karena jumlahnya yang banyak.

"Jalan nasional itu ibarat pohon. Batangnya jalan nasional, cabangnya jalan provinsi, dan rantingnya jalan kabupaten atau kota," katanya.

Dengan demikian, jumlah jalan nasional lebih sedikit dari jalan provinsi, dan selanjutny ajumlah jalan provinsi lebih sedikit dari jalan kabupaten dan kota.

Baca juga: Presiden Joko Widodo Diberikan Penghargaan Masyarakat Gelar Mosalaki Ende

Menurut Hadimuljono, tidak semua pemerintah kabupaten atau kota memiliki kemampuan anggaran untuk membenahi infrastruktur jalan.

Keluhan jalan rusak disampaikan warga melalui kolom komentar video yang diunggah Presiden Joko Widodo di akun Instagramnya.

Widodo mengunggah video tersebut saat meninjau salah satu ruas jalan rusak di Lampung. Setelah ia memposting video tersebut, kolom komentar dibanjiri keluhan hingga mencapai lebih dari 100.000 komentar.

Anggaran Pembangunan Jalan di Lampung

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan daerah yang rusak di Provinsi Lampung.

Pemerintah pusat sebenarnya telah mengucurkan dan mengalokasikan dana khusus untuk perbaikan jalan di wilayah tersebut. Dana ini dialokasikan lewat berbagai instrumen anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi dana pembangunan jalan di Lampung sudah disiapkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta instrumen keuangan negara lain.

Dari APBN, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 588,7 miliar bagi Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional tahun 2023.

Sampai dengan 2 Mei 2023, realisasi anggarannya telah mencapai Rp 81,6 miliar.

"Realisasi tahun 2022 sendiri mencapai Rp 508,1 miliar," kata Sri Mulyani dalam unggahan akun Instagram @smindrawati, dikutip Senin 8 Mei 2023.

Kemudian, pemerintah mengalokasikan transfer dana kepada pemerintah daerah untuk pembangunan jalan tahun 2023 provinsi, kabupaten, serta kota di seluruh Lampung sebesar Rp 402,44 miliar.

Anggaran yang masuk ke dalam dana alokasi khusus (DAK) fisik itu disiapkan untuk pembangunan jalan sepanjang 231,9 km.

Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan Jalan Tol Sumatera yang melintasi Lampung.

Dana ini dikucurkan lewat penanaman modal negara (PMN) dan jaminan pemerintah. Dana itu disiapkan untuk dua ruas Jalan Tol Sumatera, yakni Ruas Bakaheuni-Terbanggi Besar dengan dana PMN sebesar Rp 2,2 triliun dan jaminan pemerintah sebesar Rp 22,09 triliun, serta Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dengan dana PMN sebesar Rp 4 triliun dan jaminan pemerintah Rp 14,37 triliun.

Terdapat juga dana pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dengan rincian dana sebeesar Rp 3,75 triliun untuk Ruas Bakaheuni-Terbanggi Besar dan dana Rp 1,86 triliun untuk Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.

Sementara itu, dalam APBD seluruh pemerintah daerah Lampung, terdapat anggaran sebesar Rp 2,16 triliun untuk penyelenggaraan jalan.

Khusus untuk Provinsi Lampung, nilainya mencapai Rp 886,8 miliar.

"Pembangunan infrastruktur adalah agenda prioritas nasional tahun ini. Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara," ucap Sri Mulyani.

(antaranews.com/kompas.com)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS