Di Mata Jamaludin Ritonga, Golkar Tak akan Mungkin Dukung Anies Baswedan, Begini Alasannya

POS-KUPANG.COM - Pengamat Komunikasi Politik Jamiluddin Ritonga angkat bicara terkait dinamika politik di tanah air menjelang Pilpres 2024 mendatang. Ia lebih menyoroti sikap Partai Golkar dalam menghadapi pesta demokrasi terakbar itu.

Dikatakannya, Partai Golkar tak akan mungkin mengubah haluannya untuk mendukung Anies Baswedan. Bahkan diajak berkali-kali pun, Golkar tak akan mungkin menurutinya.

Alasannya, adalah Golkar masih solid dengan Presiden Jokowi. Golkar masih kuat dalam lingkaran kekuasaan sehingga hanya akan mengikuti arahan dari orang nomor satu di Indonesia.

Jamaluddin Ritonga mengungkapkan pandangannya tersebut, merespon sikap Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, yang melakukan manuver politiknya dengan menemui sejumlah petinggi partai politik.

Salah satu petinggi parpol yang ditemui Surya Paloh, adalah Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum Airlangga Hartato dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Upaya Surya Paloh itu, kata Jamaluddin Ritonga, adalah upaya untuk mengubah haluan Partai Golkar untuk mendukung Anies Baswedan, pasca PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo.

"Mengubah haluan Golkar untuk mendukung Anies Baswedan, itu mustahil. Peluangnya sangat kecil untuk terwujud," ujar Jamaludin.

Demikian juga usaha Surya Paloh dengan menemui Luhut Binsar Pandjaitan dalam tujuan yang sama, yakni menarik Golkar melebur dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Beberkan Pandangan Soal Pilpres 2024: Chemistry Jokowi-Prabowo Cukup Dalam

Menurut dia, Luhut Pandjaitan yang juga Menko Marves itu sesungguhnya masih merepresentasikan Presiden Jokowi. Jadi, sulit diajak untuk berubah haluan

Dikatakannya, baik Airlangga Hartarto maupun Luhut Binsar Pandjaitan masih mengikuti arah politik Presiden Jokowi.

"Airlangga Hartarto itu dalam kendali Jokowi. Karena itu, Airlangga berpeluang lebih mengikuti arah politik Jokowi ketimbang Surya Paloh," ucap Jamiluddin.

Dengan demikian, katanya, sangat kecil kemungkinan kalau Surya Paloh akan berhasil menggaet Golkar untuk bergabung di Koalisi Perubahan.

Sikap Partai Golkar, katanya, lebih cenderung berkoalisi dengan partai yang direstui oleh Jokowi. Jadi Koalisi Perubahan bukan pilihan partai Golkar.

Daripada memilih bertemu dengan Airlangga dan Luhut Binsar Pandjaitan, kata Jamaluddin Ritonga, lebih memungkinkan bila Surya Paloh bertemu Jusuf Kalla.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI tersebut, katanya, dinilai lebih dekat dengan bakal calon presiden (capres) yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.

"Jusuf Kalla itu punya kedekatan hubungan dengan Anies Baswedan sejak di Universitas Paramadina. Jadi membawa Golkar ke Koalisi Perubahan sebaiknya melalui JK," ujarnya.

JK juga dinilai berperan dalam kemenangan Anies dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Jadi kedekatan itu membuat JK lebih pro Anies.

"Karena itu, ada kemungkinan Surya mendekati Jusuf Kalla untuk memperkuat pencapresan Anies. Harapannya, JK dapat mempengaruhi elite Golkar untuk pindah haluan ke Koalisi Perubahan," tukas dia.

Ahmad Ali: KIB Sudah Bubar

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem, Ahmad Ali mengajak Partai Golkar bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Ahmad Ali menilai saat ini Golkar harus membentuk atau mencari koalisi anyar setelah PPP memutuskan memberi dukungan kepada bakal capres besutan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.

Menurut Ahmad Ali, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sudah bubar setelah PPP memastikan dukungan kepada Ganjar.

Seperti diketahui, KIB merupakan koalisi yang digagas oleh Partai Golkar, PAN dan PPP.

Sejauh ini Golkar dan PAN belum secara tegas menentukan siapa bakal calon presiden yang mereka usung.

"Dari apa yang kita lihat beberapa waktu, ketika PPP secara resmi mendeklarasikan Mas Ganjar sebagai Capres, artinya secara otomatis kita mengatakan bahwa koalisi KIB sudah bubar kan," kata Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, Jumat 6 Mei 2023.

Oleh karena itu, Ahmad Ali mengajak Partai Golkar untuk bergabung dengan koalisinya, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Pasalnya, menurut Ahmad Ali, pembubaran KIB membuat Partai Golkar mau tidak mau mencari koalisi baru.

"Dengan bubarnya KIB dengan bergabungnya PPP ke Mas Ganjar, kemudian Golkar mau tidak mau juga akan mencari koalisi.

Baca juga: Denny Indrayana Ingatkan Presiden Jokowi: Jangan Tenggelamkan Anies Baswedan di Pilpres 2024

Makanya saya katakan, ketika Golkar ingin bergabung, dipersilakan. Silakan bergabung ke koalisi perubahan," ujarnya.

Tidak cuma Golkar, ia mempersilakan partai lain turut bergabung dengan KPP.

Termasuk, Partai Amanat Nasional (PAN). Ia lantas menegaskan bahwa KPP merupakan koalisi terbuka.

Namun, Ali mengingatkan agar partai-partai yang bergabung harus mengikuti ketentuan di KPP.

"Koalisi ini adalah koalisi terbuka, cuma tentunya ada beberapa hal yang memang harus mengikuti aturan dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibangun dalam koalisi perubahan," kata Ahmad Ali.

Seperti diketahui KPP sudah menetapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Namun hingga saat ini KPP belum menentukan siapa yang akan mendamping Anies dalam kontestasi Pilpres 2024. Anies sendiri enggan mencari pendaming dari luar KPP.

Jadi kalau ada aspirasi untuk mengusulkan seseorang dari partainya, maka partainya harus menjadi bagian dari koalisi.

Kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, ya tidak fair. Itu kan prinsip yang sangat sederhana,” ujar Anies di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu 6 Mei 2023.

Dia mengungkapkan kandidat cawapres yang berasal dari unsur pimpinan atau kader parpol yang tengah dipertimbangkan berada di dalam KPP.

"Kalau terkait dengan pimpinan partai atau anggota partai, maka mereka yang berada di dalam koalisi otomatis yang dipertimbangkan," imbuhnya.

Di sisi lain, ia mengaku belum mengetahui siapa figur cawapres yang diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Belum tahu malah (siapa yang diusulkan Luhut),” imbuh Anies.

Diketahui saat ini Anies bersama Tim Delapan KPP tengah mencari kandidat cawapres untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Nurdin Halid Sebut Duet Prabowo-Airlangga Bakal Kalahkan Semua Figur Saat Pilpres 2024

Ia menyampaikan saat ini ada lima figur yang sudah ditemukan oleh Tim Delapan KPP untuk menjadi cawapres.

Namun nama-nama figur tersebut belum dipublikasikan pada publik.

Sementara itu, Anggota Tim Delapan sekaligus Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan cawapres Anies bakal diumumkan maksimal Juli 2023. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS