TNI Bantah KKB yang Menuduh TNI dan Polri Lepas Bom di Nduga

POS-KUPANG.COM - TNI membantah tudingan KKB bahwa TNI dan Polri melepas bom di Nduga Papua Pegunungan.

"Pemberitaan di medsos soal pemerintah, dalam hal ini TNI dan Polri, melakukan pengeboman di Nduga itu informasi tidak benar," kata Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Kav Herman Taryaman melalui rilis pers, Kamis 27 April 2023.

Menurutnya, keselamatan pilot Susi Air dan masyarakat setempat tetap menjadi prioritas operasi keamanan yang dilakukan TNI dan Polri di Nduga.

Ia menyebut TNI dan Polri bekerja secara profesional dan terukur.

"Mereka (KKB) sedang memainkan narasi bahwa korban ada di pihak TNI-Polri, dan itu adalah sebuah playing victim," kata Herman Taryaman.

Padahal, ucapnya, KKB yang kerap melakukan aksi kekerasan, mulai dari menyerang aparat keamanan hingga warga sipil.

"Bahkan menyerang aparat keamanan yang sedang bertugas dalam operasi pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air Capt Phillip Mark Mehrtens," ujarnya.

Tudingan KKB itu muncul melalui video 1 menit 38 detik soal kondisi terbaru pilot Susi Air yang disandera KKB, Phillip Mark Mehrtens.

Baca juga: Video Terbaru Pilot Susi Air Disandera KKB Papua, Philip Mehrtens: Saya Masih Hidup dan Sehat

Ia mengatakan tak ada masalah berarti selama hidup bersama anggota KKB. "Kami duduk bersama, jalan bersama, istirahat bersama. Tidak ada masalah," ujarnya.

Ia juga sempat berpesan agar TNI dan Polri tak melakukan pengeboman di daerah yang dilalui KKB saat menyanderanya.

"Indonesia lepas bom di sini, itu bahaya. Tidak usah lepas bom karena itu bahaya untuk saya dan orang-orang di sini," kata Phillip Mark Mehrtens.

Siaga Tempur

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa status di daerah rawan KKB Papua itu siaga tempur.

Hal itu disebutkannya untuk membantah operasi militer seperti yang beredar sebelumnya di tengah masyarakat.

Yudo Margono mengklaim bahwa status itu ditetapkan guna menumbuhkan naluri prajurit TNI dalam mengantisipasi serangan dari pihak lawan.

Penegasan itu disampaikan Laksamana Yudo Margono usai rapat koordinasi bersama Wakil Presiden RI dan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (26/4/2023).

"Itu kan penekanan, bukan operasi militer, jadi jangan dipelesetkan itu operasi militer, bukan, belum, tidak ada operasi militer. Siaga tempur itu untuk menumbuhkan sendiri naluri tempurnya para prajurit. Harus siaga," kata Laksamana Yudo Margono.

Yudo Margono mengatakan, status siaga tempur tak diterapkan di semua wilayah Papua, tapi hanya wilayah rawan saja.

Operasi tersebut di antaranya adalah operasi teritorial dan operasi komunikasi sosial.

Menurutnya, selama ini aparat TNI melakukan operasi teritorial dan komunikasi sosial di daerah-daerah di Papua yang kerawanannya tidak tinggi.

"Kan selama ini kita sampaikan operasi teritorial, operasi komunikasi sosial, kan gitu yang masyarakatnya memang di situ kerawanannya tidak tinggi," kata Yudo.

"Tapi khusus daerah-daerah tertentu yang kerawanan tinggi, ya kita tekankan lagi kepada mereka untuk siaga tempur," sambung dia.

Dalam kesempatan tersebut, Yudo juga mengayakan bahwa TNI tetap dalam posisi defensif dan bukan ofensif selama status siaga tempur diterapkan.

"Bukan, bukan offensif (menyerang), kita tetap defensif, tapi mereka harus siap karena memang di daerah yang kerawanannya tinggi, sehingga harus siaga tempur tadi," kata Yudo.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan akan meningkatkan status operasi Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi menjadi siaga tempur.

Hal tersebut menyusul baku tembak prajurit TNI dengan KKB di wilayah Mugi-Mam Kabupaten Nduga Papua pada Sabtu (15/4/2023) lalu.

Saat insiden tersebut, para anggota TNI tengah bertugas melakukan upaya pembebasan pilot Susi Air yang disandera KKB.

Baca juga: Yudo Margono Pilih Pendekatan Persuasif untuk Bebaskan Pilot Susi Air: Begini Pertimbangannya

Yudo menegaskan status siaga tempur tersebut tidak akan dilakukan di seluruh wilayah Papua melainkan hanya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Selain tingkat kerawanan tinggi, kata Yudo, salah satu yang menjadi indikator Operasi Siaga Tempur adalah wilayah yang tidak berpenduduk.

Wilayah yang tidak berpenduduk yang dimaksud Yudo adalah wilayah yang tidak memiliki perangkat pemerintahan.

Satu di antara perbedaan status Operasi Siaga Tempur dengan Operasi Pamrahwan, kata dia, adalah menyangkut penduduk tersebut.

Indikator lainnya, kata Yudo, adalah apabila wilayah tersebut diketahui sebagai markas KST.

Yudo menyampaikan hal tersebut saat konferensi pers di Base Ops Lanudal Juanda Surabaya yang ditayangkan di kanal Youtube Puspen TNI pada Selasa (18/4/2023).

"Jadi ini untuk memberikan penanda kepada prajurit semuanya bahwa operasi apabila di daerah situ, ini tidak semua di Papua Operasi Siaga Tempur. Khususnya di daerah-daerah yang rawan seperti ini," kata dia.

"Ini dengan adanya seperti ini kan daerah itu langsung kita lokalisir bahwa lokasi tersebut harus kita laksanakan operasi siaga tempur. Dan di situ tidak ada penduduknya. Penduduk yang seperti ada perangkat desa dan sebagainya itu," sambung dia.

Ia mengatakan akan melakukan pemetaan kembali wilayah operasi mana saja yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Siaga Tempur.

Namun ia memastikan wilayah operasi di Mugi-Mam Kabupaten Nduga tempat di mana baku tembak terakhir terjadi antara prajurit TNI dan KST statusnya ditingkatkan menjadi Siaga Tempur.

"Tentunya yang sekarang ini komplek Mugi ini yang jelas seperti itu. Nanti kita akan petakan lagi daerah mana saja. Makanya saya tadi sekaligus bersama Pak KSAD memimpin evaluasi untuk operasi yang sudah kita gelar ini dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini," kata Yudo.

Yudo mengatakan pasukan yang beroperasi di wilayah Operasi Siaga Tempur akan lebih waspada dibandingkan dengan yang beroperasi di wilayah lain.

"Walaupun di dalam diri prajurit ini sudah terpatri naluri tempur. Tapi kalau masuk daerah yang kita nyatakan juga itu adalah siaga tempur ya mereka lebih waspada tentunya dengan kondisi-kondisi seperti ini," kata Yudo.

Selama ini TNI juga telah melakukan sejumlah operasi di tanah Papua.

Total terdapat 11.400 prajurit TNI yang tergelar baik di Papua, Papua Barat, maupun Papua Barat Daya.

"Ini ada Pam (Pengamanan) Perbatasan RI-PNG, ada Pamrahwan, Pam Obyek Vital, kemudian ada Operasi Persiapan untuk Kodam, Kodim, Koramil," kata dia.

(papuabarat.com/TribunJambi.com)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS