Konflik Sudan, 538 WNI Siap Dievakuasi Melalui Laut Menuju Jeddah Arab Saudi

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Konflik Sudan yang dipicu oleh perang saudara memaksa warga asing di negara tersebut keluar dan pulang ke negara masing-masing. Termasuk di antara mereka adalah warga negara Indonesia (WNI).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Pemerintah Indonesia memulai proses evakuasi WNI dari Sudan. Proses evakuasi bekerja sama dengan pemerintah negara tetangga Sudan.

Dia mengatakan, 538 WNI telah berada di Pelabuhan Sudan pada Senin 24 April 2023 dini hari waktu setempat. Mereka terdiri dari 273 perempuan, 240 laki-laki, dan 25 balita.

Mayoritas merupakan mahasiswa, pekerja migran, dan pegawai KBRI Khartoum beserta keluarganya. ”Ini adalah evakuasi tahap 1 yang dipimpin langsung oleh Dubes RI di Khartoum,” ujar Retno dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

KBRI Khartoum menggunakan sembilan mobil untuk mengangkut ratusan WNI itu. Butuh 15 jam untuk perjalanan dari Khartoum menuju Pelabuhan Sudan. Mereka harus melewati setidaknya 15 pos pemeriksaan.

”Saat ini, 538 WNI tersebut sedang beristirahat di rumah persinggahan di Port Sudan sebelum keberangkatan menuju Jeddah melalui jalur laut,” ujarnya.

Setelah ini, pemerintah bersiap mengevakuasi 289 WNI dari Sudan. Evakuasi tidak bisa dilakukan sekaligus, antara lain, karena keterbatasan bahan bakar untuk kendaraan pengangkut.

”Saya imbau agar setiap WNI yang masih berada di Sudan dan belum melaporkan diri, mohon agar segera melaporkan keberadaannya ke KBRI Khartoum agar juga dapat dilakukan evakuasi pada tahap kedua,” ujar Retno yang mengutus Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Judha Nugraha ke Jeddah untuk membantu proses evakuasi.

Judha membenarkan, proses itu dilakukan lewat kerja sama dengan beragam pihak. Koordinasi dengan misi diplomatik berbagai negara sahabat Indonesia adalah bagian dari kerja sama untuk mengevakuasi warga Indonesia dari Sudan.

Sejak Sabtu 15 April 2023, Sudan diguncang perang saudara antara militer (SAF) dan kelompok milisi Pasukan Pendukung Gerak Cepat (RSF). SAF pimpinan Jenderal Abdel Fattah Al Burhan dan RSF pimpinan Jenderal Hamdan Dagalo sudah bertahun-tahun bersaing memperebutkan kekuasaan di Sudan.

Persaingan semakin sengit setelah Presiden Sudan Omar Bashir digulingkan pada 2019. SAF dan RSF terlibat dan bekerja sama sejenak dalam penggulingan itu. Setelah itu, mereka kembali bersaing dan berujung pada baku tembak. Ibu kota Sudan, Khartoum, menjadi pusat pertempuran.

Sebelum Indonesia, evakuasi sudah dilakukan sejumlah negara lain. Amerika Serikat, Arab Saudi, dan sejumlah negara Eropa mengeluarkan warganya dari Sudan sejak Sabtu. AS memastikan sementara ini hanya pegawai pemerintah dan keluarga pegawai Pemerintah AS dievakuasi dari Sudan.

Sementara hingga setidaknya 15.000 warga AS di Sudan tidak diketahui nasibnya. Washington telah mengumumkan, Pemerintah AS tidak punya kapasitas untuk mengoordinasikan evakuasi warganya dari Sudan dalam situasi sekarang.

Adapun Riyadh tidak hanya mengevakuasi warga Arab Saudi. Kapal Angkatan Laut Arab Saudi mengangkut pula warga berbagai negara dari Pelabuhan Sudan ke Jeddah, Arab Saudi. Proses evakuasi harus dilakukan lewat darat menuju tetangga Sudan atau Pelabuhan Sudan di tepi Laut Merah.

Sebab, berbagai bandara di sekitar Khartoum menjadi lokasi baku tembak. AS dan berbagai negara Eropa dilaporkan mengirimkan pesawat dan helikopter ke Djibouti dan Etiopia yang bersebelah dengan Sudan.

Laman pemantau lalu lintas udara melacak pesawat dan helikopter militer berbagai negara merapat ke Djibouti dan Etiopia beberapa jam selepas baku tembak meletus di Sudan.

Dalam pernyataan pekan lalu, Menteri Retno Marsudi mengatakan, 1.209 WNI berada di Sudan. Sebagian besar belajar di Khartoum. Sebagian dari WNI di Sudan dibawa ke Wisma Duta Indonesia dan KBRI Khartoum beberapa hari selepas pertempuran meletus.

Bukan kali ini saja Indonesia harus mengevakuasi warganya dari Sudan. Kala perang saudara meletus pada 2003, Indonesia juga harus mengevakuasi WNI. Kini, Indonesia harus kembali mengevakuasi warganya lagi-lagi karena alasan perang saudara di Sudan.

Evakuasi dari Sudan kali ini terjadi berselang hampir 14 bulan sejak evakuasi dari Ukraina dilakukan. Pada Januari-Februari 2022, Indonesia mengevakuasi tidak sampai 200 orang dari Ukraina.

Sejumlah diplomat di Khartoum menyebut, evakuasi massal warga asing diduga akan dilakukan pada Senin atau Selasa. Mayoritas warga asing akan diangkut dengan kapal dari Pelabuhan Sudan.

Pelabuhan di tepi Laut Merah itu antara lain paling dekat dengan Pelabuhan Jeddah, Arab Saudi. Sejak ratusan tahun lalu pelabuhan itu menjadi salah satu titik penghubung Sudan dengan Arab Saudi.

Dari Khartoum, pada situasi normal, butuh waktu setidaknya 14 jam berkendara untuk mencapai Pelabuhan Sudan. Dengan pertempuran yang sedang berlangsung, butuh waktu lebih lama untuk perjalanan dari Khartoum ke Pelabuhan Sudan.

Retno telah mengatakan, Indonesia dan sejumlah negara terus mengupayakan penciptaan koridor kemanusiaan di Sudan. Tujuannya untuk menyediakan jalur evakuasi dan pasokan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil.

Baca juga: Cerita Bocah Laki-laki Miskin di Sudan Selatan Memberikan Uangnya kepada Paus Fransiskus

Proses evakuasi oleh negara lain telah dimulai sejak Jumat pekan lalu. Proses dimulai bersamaan dengan pernyataan RSF bahwa mereka setuju menggelar gencatan senjata tiga hari untuk menghormati Idul Fitri. Bersama sejumlah negara di Afrika dan Timur Tengah, Sudan merayakan Idul Fitri pada Jumat.

Dalam pernyataan pada Minggu pagi waktu Khartoum, RSF mengeklaim AS berkoordinasi dengan mereka untuk evakuasi itu. Menurut RSF, AS mengirimkan enam pesawat untuk mengangkut pegawai dan keluarga pegawai Pemerintah AS.

RSF juga berjanji membantu negara lain yang mau mengevakuasi warganya dari Sudan. ”Kami akan berkoordinasi dengan berbagai misi diplomatik untuk memastikan keselamatan warga berbagai negara untuk pulang ke berbagai negara masing-masing,” sebut RSF sebagaimana dikutip Aljazeera.

Hemedti juga menyalahkan Burhan dan pasukannya soal gencatan senjata yang tidak kunjung terwujud. Pada Jumat dini hari, RSF kembali mengumumkan gencatan senjata untuk menghormati Idul Fitri.

Bersama sejumlah negara di Afrika dan Timur Tengah, Sudan merayakan Idul Fitri pada Jumat. ”Saya tidak masalah dengan gencatan senjata. Burhan dan pasukannya tidak mampu menghormati kesepakatan ini,” katanya kepada televisi Al Arabiya.

Riwayat dua jenderal yang bertikai di jantung Konflik Sudan

Gemuruh ledakan, langit-langit yang kelam oleh asap hitam, ditambah ketakutan dan ketidakpastian yang melingkupi ketika peluru dan roket beterbangan.

Kehidupan di ibu kota Sudan, Khartoum, dan di banyak bagian lain negara itu, tiba-tiba berubah secara dramatis menjadi lebih buruk.

Ada dua jenderal di jantung krisis ini: Abdel Fattah al-Burhan, pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Mohammed Hamdan Dagalo, yang lebih dikenal sebagai Hemedti, kepala dari kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF).

Kedua jenderal itu dulunya bekerja sama, melakukan kudeta bersama, namun kini pertempuran mereka demi meraih supremasi justru menghancurkan Sudan.

Keduanya memainkan peran kunci dalam kelompok pemberontak Darfur dalam perang saudara di wilayah barat Sudan yang dimulai pada 2003.

Jenderal Burhan mengendalikan tentara Sudan di Darfur.

Hemedti merupakan komandan salah satu dari banyak kelompok milisi Arab, yang dikenal sebagai Janjaweed, yang digunakan pemerintah untuk menumpas secara brutal kelompok pemberontak Darfur yang sebagian besar merupakan non-Arab.

Majak D’Agoot saat itu merupakan Wakil Direktur Badan Intelijen dan Keamanan Nasional, sebelum dia menjadi wakil menteri pertahanan di Sudan Selatan ketika wilayah itu memisahkan diri pada 2011.

Dia bertemu Jenderal Burhan dan Hemedti di Darfur, dan mengatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan baik.

Namun, dia mengatakan kepada BBC bahwa dia melihat sedikit tanda-tanda bahwa keduanya akan naik ke posisi puncak di negara bagian.

Hemedti hanyalah seorang pemimpin milisi yang “memainkan peran kontra-pemberontakan, membantu militer”, sedangkan Jenderal Burhan adalah seorang prajurit karier, meskipun “dengan semua ambisi korps perwira Sudan, segalanya mungkin terjadi”.

Militer telah menguasai sebagian besar sejarah Sudan pasca-kemerdekaan.

Taktik pemerintah di Darfur, yang pernah digambarkan oleh pakar Sudan, Alex de Waal sebagai “kontra-pemberontakan yang murah”, menggunakan pasukan reguler, milisi etnis, dan kekuatan udara untuk melawan pemberontak - dengan sedikit atau tanpa memperhatikan korban sipil.

Situasi di Darfur telah digambarkan sebagai genosida pertama abad ke-21. Janjaweed dituduh melakukan pembersihan etnis dan melakukan pemerkosaan massal sebagai senjata perang.

Hemedti akhirnya menjadi komandan dari kelompok yang digambarkan sebagai sayap dari Janjaweed, yakni RSF bentukannya.

Kekuatan Hemedti berkembang secara masif begitu dia mulai memasok pasukan untuk berperang bagi koalisi pimpinan Saudi di Yaman.

Penguasa militer Sudan pada saat itu, Omar al-Bashir, mengandalkan Hemedti dan RSF sebagai penyeimbang angkatan bersenjata reguler, dengan harapan akan terlalu sulit bagi kelompok bersenjata mana pun untuk menggulingkannya.

Pada akhirnya, setelah berbulan-bulan aksi protes, para jenderal bersatu untuk menggulingkan Bashir pada April 2019.

Belakangan, masih dalam tahun yang sama, mereka menandatangani perjanjian dengan para pengunjuk rasa untuk membentuk pemerintahan sipil yang diawasi oleh Dewan Berdaulat, yakni sebuah badan gabungan sipil-militer di mana Jenderal Burhan menjadi pemimpinnya dan Hemedti sebagai wakilnya.

Situasi itu bertahan selama dua tahun, hingga Oktober 2021, ketika militer menyerang dan mengambil alih kekuasaan untuk diri mereka sendiri.

Jenderal Burhan kembali menjadi kepala negara dan Hemedti kembali menjadi wakilnya.

Siddig Tower Kafi adalah seorang anggota sipil dari Dewan Berdaulat, dan rutin bertemu dengan kedua jenderal tersebut.

Dia mengatakan tidak melihat tanda-tanda perselisihan sampai setelah kudeta 2021.

“Jenderal Burhan mulai mengembalikan kelompok Islamis dan mantan anggota rezim ke posisi lama mereka,” kata Siddig kepada BBC.

“Jelas bahwa rencana Jenderal Burhan adalah mengembalikan rezim lama Omar al-Bashir ke tampuk kekuasaan.”

Siddig mengatakan bahwa pada saat itulah Hemedti mulai ragu, karena dia merasa kroni-kroni Bashir tidak pernah sepenuhnya mempercayainya.

Lanskap politik Sudan selalu didominasi oleh elite yang sebagian besar berasal dari kelompok etnis yang berbasis di sekitar Khartoum dan Sungai Nil.

Sedangkan Hemedti berasal dari Darfur. Elite Sudan sering membicarakan dia dan tentaranya dengan nada merendahkan, seperti disebut sebagai “orang udik” yang tidak layak untuk memerintah negara.

Selama dua atau tiga tahun terakhir, dia telah mencoba memposisikan dirinya sebagai tokoh nasional, dan bahkan sebagai perwakilan dari kelompok yang terpinggirkan.

Dia mencoba menjalin aliansi dengan kelompok pemberontak di Darfur dan Kordofan Selatan yang sebelumnya telah ditugaskan untuk dihancurkannya.

Dia juga rutin membicarakan bahwa demokrasi dibutuhkan, meskipun pasukannya sendiri secara brutal menghentikan aksi protes masyarakat sipil di masa lalu.

Ketegangan antara tentara dan RSF meningkat seiring dengan kian dekatnya tenggat waktu untuk membentuk pemerintahan sipil, yang fokus pada persoalan pelik soal bagaimana RSF harus diintegrasikan kembali ke dalam angkatan bersenjata reguler.

Kemudian pertempuran pun dimulai antara RSF melawan ASF, Hemedti melawan Jenderal Burhan, dengan misi menguasai negara Sudan.

Dalam satu hal, setidaknya, Hemedti mengikuti jejak petinggi SAF yang sekarang dilawannya itu. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah membangun kerajaan bisnis yang luas, termasuk tambang emas dan banyak sektor lainnya.

Jenderal Burhan dan Hemedti sama-sama menghadapi seruan dari para pemimpin sipil dan korban konflik di Darfur serta di tempat-tempat lain untuk diadili atas dugaan kekerasan.

Pertaruhannya sangat tinggi, dan ada banyak alasan bagi mantan sekutu yang berujung menjadi musuh bebuyutan ini untuk tidak mundur dari pertempuran mereka.

(kompas.id/bbc.com)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS