Seperti Gerindra, PPP Berharap Jatah Cawapres di Koalisi Besar, Mardiono Contohkan Hamzah Haz

POS-KUPANG.COM – Partai Persatuan Pembangunan atau PPP ternyata punya harapan untuk mendapatkan jatah capres atau cawapres ( calon wakil presiden ) pada Pilpres 2024 mendatang.

Bahkan PPP juga menyebut contoh Hamzah Haz sebagai figur terbaik Partai Persatuan Pembangunan, ketika menjadi wakil presiden dari Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden ke-5 RI.

Karena itulah, pada Pilpres 2024 mendatang, PPP mengharapkan jatah cawapres, sebagaimana harapan partai politik yang lain dikala bergabung dalam koalisi besar yang kini sedang diwacanakan.

Hal itu disampaikan Plt Ketua Umum PPP, Mardiono ketika ditemui awak media di Kantor DPP PPP, Rabu 19 April 2023 siang.

“Kami setuju setiap parpol mendapat jatah capres atau cawapres di koalisi besar nanti. Karena dalam koalisi itu, semua parpol mendapatkan porsi yang sama,” ujar Mardiono,

Dikatakannya, dua koalisi yang kini sedang menjalin sinergi untuk koalisi besar itu, punya visi dan misi yang sama untuk Indonesia ke depan.

“Makanya, bukan hanya di KIB, tetapi di Koalisi KIR juga PPP berharap diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan jatah capres atau cawapres,” ujar Mardiono.

Mardiono pun mengungkapkan bahwa dulu PPP pernah diberikan amanah untuk menjadi wapres. Ketika itu salah satu kader terbaik PPP, yakni Hamzah Haz, mendapatkan kesempatan tersebut.

“Tentu semua berharap agar semua ide perjuangan-perjuangan politik terimplementasikan oleh pelaksana-pelaksana yang akan mengeksekusi dari gagasan-gagasan itu,” kata Mardiono.

Hal senada disampaikan Partai Golkar. Disebutkan bahwa Golkar setuju apabila KIB mendapat jatah capres atau cawapres dalam koalisi besar nanti.

Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Sarmuji ingin Ketua Umumnya, Airlangga Hartato dipertimbangkan untuk menjadi capres dalam Koalisi Besar.

“Sejalan dengan keinginan seluruh kader agar Ketua Umum menjadi calon presiden," ujar saat dihubungi, Selasa 18 April 2023.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu berharap, dengan Ketua Umum menjadi capres koalisi besar, suara partai lebih mudah dikonsolidasikan. 

Soal bagaimana negosiasinya, Sarmuji menyerahkan mandat penuh kepada Ketua Umum sesuai hasil Munas.

"Munas telah memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan proses pilpres," tegas Sarmuji.

Baca juga: Hasto Soal Koalisi Besar: Itu Bagus Tapi Ujung-Ujungnya Pasti Tunggu Pengumuman Capres dari PDIP