Pertamina Jatimbalinus Uji Coba Subsidi Tepat di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur

POS-KUPANG.COM - PT Pertamina (Persero) atau Pertamina terus menggencarkan kampanye program Subsidi Tepat. Melalui PT Pertamina Patra Niaga (PPN), pihaknya terus berusaha untuk memperluas kota/kabupaten yang menjadi lokasi uji coba penerapan Subsidi Tepat secara menyeluruh (full cycle) untuk produk Solar Subsidi. Hal itu dilakukan guna Subsidi Tepat ditujukan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Area Manager Communication, Relations & CSR PPN Region Jatimbalinus Deden Mochammad Idhani mengatakan, jika sebelumnya program subsidi tepat baru diterapkan di 11 kota/kabupaten di Indonesia, maka saat ini telah diperluas menjadi 34 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Di Jawa Timur, ia menambahkan uji coba tahap pertama diberlakukan di Kota Mojokerto, Kota Kediri, dan Kabupaten Lumajang. Bahkan, animo masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya dalam uji coba full cycle untuk tahap kedua terdapat penambahan hingga lima kota/kabupaten, yaitu Kabupaten Kediri, Kota Madiun, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Mojokerto.

“Total ada delapan kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah menerapkan subsidi tepat secara menyeluruh untuk produk solar subsidi,” kata Deden, dikutip dari keterangan persnya, Selasa (28/3/2023).

Uji coba kedua, lanjut Deden, sudah dimulai sejak 26 Desember 2022. Sayangnya, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat masih terus dilakukan. Masyarakat pun diimbau untuk mendaftarkan kendaraannya dan mendapatkan QR Code.

"Pertamina juga menyediakan help desk atau booth untuk memudahkan masyarakat yang ingin dibantu untuk mendaftarkan kendaraannya," ujar Deden.

Sebagai informasi, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU),  help desk berada di jalur terpisah, sehingga tidak mengganggu antrian masyarakat yang akan membeli bahan bakar minyak (BBM).

Pertamina pun telah menyiapkan petugas di 1.300 booth pendaftaran yang bisa membantu masyarakat untuk melengkapi data dan dokumen di website Pertamina. Setelah berhasil mendaftarkan, masyarakat akan menerima satu QR Code yang berlaku untuk satu kendaraan.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman menjelaskan, distribusi BBM memang harus dikendalikan. Pasalnya, harga BBM murah kini hanya sekadar mitos. 

“Untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat, pemerintah Indonesia harus mengimpor minyak mentah maupun BBM. Pemerintah juga perlu untuk mengendalikan harga jual demi menjaga daya beli masyarakat,” ucap Saleh.

Untuk solar, Saleh menambahkan, pemerintah telah memberikan subsidi dan kompensasi. Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar Rp 1.000 untuk setiap liter solar yang dijual dengan harga Rp 6.800.

“Pemerintah mengalokasikan subsidi dan akan membayarkannya ke Pertamina dengan selisih Rp 6.800 dari harga jual per liternya. Walaupun harga keekonomiannya lebih dari itu, selisih yang ada nantinya akan dibayarkan ke Pertamina. Sama halnya juga dengan Pertalite,” jelas Saleh.

“Maka dari itu, pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan distribusi BBM, khususnya untuk BBM bersubsidi,” tambah Saleh.

Sementara itu, kata Saleh, ada tiga kriteria BBM bersubsidi, yaitu pengaturan volume subsidi, pengaturan harga, dan pengaturan konsumen.

“Untuk konsumen BBM bersubsidi masing-masing adalah sektor transportasi, perikanan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan sebagainya. Harga keekonomian itu misalnya Solar Rp 17.650, tetapi dijual dengan harga Rp 6.800,” kata Saleh.