Berita NTT

Atasi Masalah Perubahan Iklim di NTT, ICRAF Gandeng Bappelitbangda NTT Gelar Lokakarya

kondisi Daerah NTT saat ini yang pendanaannya bersumber dari kerja sama pemerintah dan juga melibatkan non pemerintah.

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/EKLESIA MEI
LOKAKARYA- ICRAF Indonesia melalui proyek penelitian aksi "Land for Lives" bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) mengadakan lokakarya di Aula Bappelitbangda Provinsi NTT, Oebobo, Kota Kupang, Rabu, 15 Maret 2023 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,  Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dalam rangka untuk mengatasi masalah perubahan iklim di NTT, International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) Indonesia melalui proyek penelitian aksi "Land for Lives" bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) mengadakan lokakarya.

Kegiatan Lokakarya ini mengusung tema “Skema Pendanaan dan Pembiayaan Inovatif untuk Perbaikan Tata Kelola Bentang Lahan yang Mendukung Strategi Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi NTT" yang berlangsung di  Aula Bappelitbangda Provinsi NTT, Oebobo, Kota Kupang, Rabu, 15 Maret 2023

International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) atau yang dikenal juga dengan World Agroforestry Centre merupakan lembaga penelitian internasional yang bergerak di bidang agroforestry atau wanatani.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi Manfaat Perlindungan dengan Bhabinkamtibmas di Seba Sabu Raijua

Dalam kesempatan ini, Dr. Alfonsus Theodorus, MT, selaku Plt. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT mengatakan, NTT dari sektor pendanaannya yang paling besar dan pertama ada di Dana Alokasi Umum (DAU), kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Sebenarnya rancangannya itu terbagi. PAD yang paling tinggi, lalu DAU dan DAK," katanya.

Menurutnya, DAK dengan kriteria yang dimiliki NTT saat ini tidak maksimal dan Instrumen juga terbatas.

"Skema kita juga bagaimana meningkatkan PAD yang dimaksudkan kalau skema yang dibangun itu melahirkan PAD baru. Tapi di satu sisi PAD yang ada saat ini saja optimalisasinya belum maksimal. Itulah yg menjadi problem," ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan kondisi Daerah NTT saat ini yang pendanaannya bersumber dari kerja sama pemerintah dan juga melibatkan non pemerintah.

"Kita sudah lakukan kerja sama dengan Bank NTT, memberi pinjaman kepada masyarakat dengan biaya bunganya Rp 0 untuk menyelesaikan persoalan air di masyarakat setempat," ungkapnya.

Baca juga: Apol Mayan,Plt Dinas Perhubungan dan Mans Wutun Plt Dinas Perpustakaan Daerah Goris Keraf Lembata

Dia menambahkan, Dunia saat ini sudah menghadapi era teknologi yang besar, sudah mengahadapi umur bumi yang semakin tua. Menurutnya, tentu satu titik, bumi akan lemah, seperti terjadinyan krisis.

"Krisis itu bisa terlahir karena iklim, bencana alam, ataupun karena perbuatan manusia. Jadi saya berharap skema pendanaan ini kita buat menjadi skema yang terbaik," jelasnya.

Lebih lanjut, Ia pun menyebutkan beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan dalam hal untuk percepatan-percepatan pembangunan NTT, yakni harus berorientasi pada perubahan iklim, pembangunan rendah karbon, dan pertahanan iklim.

"Saya berharap dalam skema yang dibangun ini betul-betul bisa terlihat. Sehingga, penyelesain-penyelesaian masalah di NTT ini bisa terjawab," harapnya.

Sementara itu, Beria Leimona  PhD, selaku Peneliti Senior World Agroforestry ICRAF mengatakan, tujuan kegiatan tersebut dilaksanakn untuk mencari opsi atau pilihan pembiayaan dan pendanaan untuk mengatasi masalah perubahan iklim di NTT.

"Bencana, longsor dan lainnya itu juga sebenarnya disebabkan oleh perubahan iklim. Sebenarnya banyak sekali program pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut. Tetapi tentunya juga, masyarakat juga perlu tahu bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan iklim," kata Beria.

Biasanya, lanjut Beria, pendanaan itu disediakan oleh pemerintah. Tetapi pendanaan itu juga terbatas.

"Dari hal tersebut, kita perlu memikirkan untuk mencari opsi lain terkait pendanaan itu di luar yang dianggarkan oleh pemetintah. Seperti yang kita lakukan dalam lokakarya ini, kita mengundang instansi lain seperti  Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Nasional," jelasnya.

Selain itu, Beria juga menyebutkan bahwa, sebenarnya, banyak opsi di Tingkat Nasional yang bisa diakses oleh Pemda, dan masyarakat lainnya.

"Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membantu kelompok Masyarakat ini bersama Pemda, agar bisa mengakses dana-dana di luar anggaran Pemda dan Pemnas," tuturnya.

Dia berharap, dengan adanya ICRAF melalui land for lives tersebut, bisa membantu Pemda dan juga rekan-rekan lainnya atau pun jika ada sektor swasta juga untuk membantu bagaimana masyarakat bisa mengatasi perubahan iklim

Turut hadir beberapa Instansi Pemerintah Daerah Provinsi NTT seperti Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan beberapa instansi atau OPD lainnya di Provinsi NTT. (Cr.20)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEW

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved