NTT Memilih

NTT Memilih, 11 Dosa Pantarlih yang Tidak Patuh Saat Coklit Data Pemilih di Kabupaten Kupang

pengawasan melekat di 446 TPS, diperoleh 11 tren ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh Pantarlih dalam melakukan Coklit.

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/RYAN TAPEHEN
BUKA - Marthoni Reo (Kanan) saat membuka kegiatan Media Gathering bersama awak media Kabupaten Kupang di Sahid Hotel, Senin 13 Maret 2023. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Tapehen

POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Badan pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kupang selama melakukan pengawasan terhadap panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) di Kabupaten Kupang menemukan sejumlah pelanggaran prosedural dan faktual.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang Marthoni Reo kepada wartawan, Senin 13 Maret 2023 mengtakan ada 11 tren ketidakpatuhan prosedur Coklit dan 10 masalah faktual yang dilakukan Pantarlih  selama 2 pekan terakhir sejak  20 Februari hingga 10 Maret 2023.

Berdasarkan hasil pengawasan melekat di 446 TPS, diperoleh 11 tren ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh Pantarlih dalam melakukan Coklit.

Baca juga: NTT Memilih, DPC PPP Sumba Barat Daya Dukung Dominggus Dama Calon Bupati

Yang pertama Pantarlih tidak dapat menunjukkan Salinan SK Pantarlih di 304 TPS. Meskipun salinan SK ini tidak tertuang secara rinci dalam petunjuk teknis Coklit, namun menjadi dasar untuk memastikan bahwa Pantarlih yang melakukan Coklit sesuai dengan SK yang ditetapkan PPS.

"Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat Pantarlih yang melakukan Coklit tidak sesuai dengan Salinan SK Pantarlih di 304 TPS," tegasnya.

Mereka juga menemuka tahapan Coklit tidak sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan di 621 TPS bahkan Pantarlih juga tidak mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas di 3 TPS yang mereka data.

Sementara itu Pantarluh tidak dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el, jika dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el di 29 TPS.

Berikutnya ketidak sesuaian prosedur laun dati Pantarlih yakni tidak mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status TNI/Kepolisian menjadi sipil dibuktikan dengan menunjukkan SK pemberhentian sebagai anggota TNI/Polri itu terjadi di  2 TPS.

Mereka juga tidak mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi TNI/Kepolisian dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejadian itu Pantarlih lalukan di 4 TPS.

Baca juga: NTT Memilih, Badan Ad hoc KPU Flores Timur Diberi Jaminan Tenaga Kerja

Pantarlih juga tidak mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya ditemukan di 3 TPS.

Kesalahan kecil yakni tidak menempelkan stiker Coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap KK juga dilakukan oleh Pantarlih di 20  TPS.

Kegiatan Coklit ini seharusnya mendatangi langsung pemilih namun ada temuan mereka hanya melaksanakan Coklit dengan mengumpulkan KK atau tidak dengan mendatangi Pemilih secara langsung di 7 TPS.

Ada juga kejadian dimana Pantarlih tidak melaksanakan Coklit berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih di 5 TPS

Yang terkahir Pantarlih tidak mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih di 7 kk

"Terhadap semua hasil pengawasan tersebut, jajaran Bawaslu langsung menyampaikan saran perbaikan kepada Pantarlih yang bertugas. Hal tersebut dilakukan agar proses Coklit yang berlangsung sesuai dengan prosedur seperti yang tertuang dalam PKPU No. 7 Tahun 2022 jo. PKPU," terang Mathoni Reo.(ary)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved