NTT Memilih, Kirab Setahun Jelang Pemilu 2024 Digelar di Perbatasan RI-RDTL

"Untuk Pilkada 2024 mendatang ini, itu hasil pemilu 2024 jadi hasil pemilu itu yang akan menentukan sarat kursi 25 persen atau 25 persen suara sah untuk mengajukan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota," tandasnya.

"Jadi ini dari hasil pemilu 2024," singkatnya menambahkan. Nah, mengapa pelaksanaan pemilu 2024 itu pemilunya pada bulan Februari lalu pilkadanya bulan November supaya ada waktu yang cukup. Berdasarkan hasil pemilu itu diteruskan untuk mengusung atau mempersiapkan pilkada 2024.

Baca juga: NTT Memilih, PPP Kota Kupang Buka Pendaftaran Bakal Calon Legislatif

Kemudian, persoalan pelantikan DPR itu ada yang di bulan Agustus dan ada yang di bulan September. "Akan tetapi hitungan hitung-hitung tadi kalau kita lihat pengalaman ia sebutkan tadi kan penetapan hasil pemilu kan 35 hari setelah hari H secara nasional," bebernya.

Lalu, diberi kesempatan kepada partai politik kalau merasa kebaratan dengan keputusan KPU ia diselesaikan. Kita hitung-hitung ya paling lama sebelum tahapan pilkada itu berjalan, hasil pemilu dan baik itu penetapan kursi dan calon terpilihnya sudah ditetapkan bahkan sampai pelantikan dan siap untuk pilkada 2024.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Malaka Makarius Bere Nahak menjelaskan, dalam kirab setahun jelang pemilu 2024 ini ada bendera 18   partai politik atau parpol tersebut diarak secara estafet di wilayah perbatasan RI-RDTL ini.  

Baca juga: NTT Memilih, PPP Kota Kupang Buka Pendaftaran Bakal Calon Legislatif

Prosesi estafet itu dimulai dari Kabupaten Timor Tengah Utara menuju Kabupaten Malaka, dan akan dilanjutkan ke Kabupaten Belu. 

Makarius Bere Nahak pun menjelaskan, bahwa kirab setahun jelang pemilu 2024 ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan memperkenalkan parpol serta para peserta pemilu kepada masyarakat teristimewa masyarakat Kabupaten Malaka. 

"Kirab pemilu inipun merupakan suatu cara atau metode untuk meningkatkan edukasi agar mampu membentuk pemilih yang cerdas," demikian 

Dijelaskannya, bahwa pemilu itu penuh dengan konflik atau dinamika akan tetapi dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. 

"Namun, desain peserta pemilu ini ketika kita analisa tempatnya juga dapat digunakan  sebagai sarana integrasi bangsa dan tahun 2024 juga merupakan momen yang sangat penting," katanya.

"Karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama yaitu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPR Provinsi, DPD, dan DPRD kemudian dilanjutkan dengan Pilkada 2024," tutupnya. (nbs)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS