RDP Komisi IV DPRD NTT, Pemerintah Kurang Anggaran Tangani Infrastruktur Pasca Bencana

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Elisabeth Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komisi IV DPRD NTT menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) dengan Dinas PUPR NTT terkait solusi mengatasi bencana longsor di Takari, Kabupaten Kupang.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Bonefasius Jebarus mengatakan, akan meminta dukungan Pemerintah Pusat untuk menangani permasalahan infrastruktur yang sulit ditangani pasca bencana. Hal ini dikarenakan, untuk saat ini DAK dan DAU dinilai terlalu kecil jumlahnya sehingga perlu adanya solusi bersama dalam penanganan infrastruktur pasca bencana.

Kepala Bidang Binamarga yang mewakili Dinas PUPR NTT, Adi Mboeik mengatakan, untuk Kabupaten Kupang, penyebab terputusnya jalur transportasi dari wilayah Oelamasi menuju Naikliu akibat cuaca ekstrem sehingga menyebabkan tiga jembatan mengalami kerusakan.

Baca juga: Jalan Trans Timor di Takari Kabupaten Kupang Kembali Tertutup Longsor

"Pertama, Jembatan Bipolo dengan kondisi miring yang sangat beresiko . Sekarang pembukaan jalan alternatif melalui kawasan hutan lindung untuk lintas kendaraan," ungkapnya.

Jembatan yang kedua, lanjutnya, yaitu Jembatan Nunpisa. Jembatan tersebut pernah roboh dan mengakibatkan akses terputus namun sudah bisa digunakan lintas alternatif.

"Ketiga, Jembatan Kapsali yang sudah 2 kali putus. Pertama lakukan penanganan darurat sudah bisa dilewati. Baru 1 hari dilewati datang banjir terputus kembali," kata Adi.

Selain Kabupaten Kupang, beberpa titik di Kabupaten Ende untuk sementara ada yang tidak bisa dilewati sama sekali tapi sudah ada penanganan darurat.

Baca juga: Jalur Alternatif Longsor Takari Berlakukan Sistim Buka Tutup

"Longsor dan abrasi di titik utara karena keterbatasan anggaran belum bisa intervensi tapi sudah pasang rambu-rambu di lokasi. Untuk Kabupaten Lembata, saat ini longsor, belum ada penanganan hanya ada rambu-rambu peringatan saja," kata Adi.

Adi menambahkan, untuk ruas jalan Niki-niki menuju Oenlasi susah ditangani namun terjadi longsor di tempat lain lagi. Titik ini sangat luas tititknya, sehingga dibutuhkan biaya cukup besar. Koordinasi Pemerintah Kabupaten TTS untuk membuka jalan alternative saat ini sedang dalam penanganan.

"Untuk Provinsi saat ini, masalah yang dihadapi karena biaya yang cukup besar. Sehingga sudah dibicarakan dengan komisi IV untuk mencari solusi terkait pembiayaan dalam cuaca ekstrim," pungkasnya

Lebih lanjut Adi katakan, khusus untuk jalan, Dinas PUPR NTT sudah memohon kepada PUPR Pusat terkait penangan kondisi jalan melalui usulan program jalan Daerah. Namun saat ini masih menunggu apakah sudah diakomodir.

Adi berharap adanya dukungan dari DPRD dan Balai Sungai dan PJN untuk melakukan penanganan terkait masalah ini.

Baca juga: Warga Takari Kupang Relakan Lahan untuk Jalur Jalan Alternatif, Pemerintah Siap Ganti Rugi

Sementara, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) NTT, Fernando Rajagukguk, mengatakan, Menanggapi bencana di Wilayah NTT, balai sungai dengan tugasnya adalah sumber daya air seperti pantai, irigasi dan bendungan merupakan tupoksi BWS di Daerah NTT.

Selanjutnya, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Agustinus Junianto menyampaikan, Kondisi terkait bencana alam, keberadaan BPJN bertanggung jawab terhadap jalan.

"Kalau ada diskresi dari presiden kami masuk untuk ikut ambil bagian. Kalau Kemarin ada bencana di jalan Provinsi, kami hanya bantu jalan saja tidak untuk fisiknya," kata Agustinus

Agustinus berharap untuk meminta bantuan dewan mendorong diskresi dari menteri agar BPJN Provinsi bisa masuk dan turut terlibat di dalamnya.

Menanggapi hal yang disampaikan oleh BWS dan BPJN, Nelson Matara dari Fraksi PDIP menyampaikan, saat ini Dana pinjaman cukup besar sedangkan kondisi alam yang tidak bersahabat membuat badan jalan rusak berat. Sehingga dari BWS dan BPJN harus berikan jawaban pasti untuk menangani persoalan yang ada saat ini.

"Untuk Balai sungai harus ada skenario yang jelas untuk menginventeris curah hujan di musim hujan ini. Sementara untuk BPJN harus ada diskresi yang jelas. Karena sebenarnya dalam menempatkan orang dalam jabatan itu, pikiran harus cepat, tepat dan tajam," tegas Nelson.

Baca juga: Tanah Kembali Bergerak Jalur Longsor Takari Ditutup Sementara

Lebih lanjut, Nelson sampaikan, masyarakat butuh pemimpin yang menjawab persoalan secepatnya, yaitu membuat diskresi yang dapat menyelesaikan persoalan.

Sementara Kabid PUPR juga menanggapi bahwa, dari dinas hanya melakukan penanganan darurat, bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk berbagai peran sesuai dengan sumber daya yang ada,

"untuk penanganan permanen, PUPR mengidentifikasi beberapa lokasi bencana dan melakukan komunikasi dengan pusat  untuk penanganan permanen serta mengharapkan juga untuk dapat dukungan dari Provinsi," tutur Adi.

Terkait masukan dari Nelson, Fernando Rajagukguk Kepala BWS menerangkan untuk berusaha menyampaikan hal yang diusulkan kepada pemerintah Pusat.

"Kita akan berusaha menyampaikan ke pimpinan di Jakarta. Usulan dari Provinsi sudah kami sampaikan ke Pusat. Semoga kita bisa dapatkan yang kita usulkan dan penting juga, kedepannya kami akan selalu berkoordinasi," kata Fernando.

Adapun dinas yang dihadirkan yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas PUPR NTT) yang diwakili oleh Kabid PU Binamarga, Adi Mboeik, Kepala Balai Wilayah Sungai NTT, Fernando Rajagukguk, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN), Agustinus Junianto serta anggota-anggota DPRD NTT, Komisi IV. (Cr.20)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS