Media Papua Nugini Harus Belajar dari Kebebasan Timor Leste, Kata Mantan Kepala Dewan Media PNG

Dr Merrell mengatakan ini sebagai tanggapan atas draf baru kebijakan pengembangan media nasional pemerintah Papua Nugini.

Batas waktu pengajuan telah diundur seminggu dari 20 Februari 2023 setelah protes bahwa konsultasi tentang kebijakan penting semacam itu "terlalu terburu-buru".

Baca juga: Timor Leste - Indonesia, Meski Dulu Saling Melukai Tapi Tetap Bersahabat Sampai Sekarang

Dr Merrell mengatakan dua paragraf pertama (di bawah “tujuan”) draf kebijakan media tertanggal 5 Februari 2023 yang menyatakan, “tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menguraikan tujuan dan strategi penggunaan media sebagai alat pembangunan, seperti sebagai pemajuan demokrasi, pemerintahan yang baik, hak asasi manusia, dan pembangunan sosial dan ekonomi,” kata itu semua.

“Satu-satunya media yang melakukan itu, seharusnya departemen hubungan masyarakat (pemerintah) mereka sendiri.

“Koran tidak boleh dicampur dengan departemen hubungan masyarakat.

“Padahal, peran media sebagai the Fourth Estate adalah menjaga kejujuran pemerintah,” ujarnya.

Baca juga: Wawancara Presiden Ramos Horta tentang Demokrasi dan Pembangunan di Timor Leste

Dr Merrell mengatakan bahwa menurut draf tersebut, jika disetujui, media arus utama tidak akan dapat menerbitkan apa pun yang dianggap "anti-pemerintah" atau apa pun yang "merugikan" citra baik negara.

“Alih-alih media menjadi pengawas pemerintah, pemerintah berusaha menjadi pengawas media,” katanya.

“Yang harus dipahami oleh pembuat kebijakan adalah bahwa media mementingkan kepentingan 'publik' bukan kepentingan 'nasional'.

“Itu bukan hal yang sama. Misalnya: media Australia melaporkan pemerintah Australia memata-matai Timor Leste dan Indonesia meskipun cerita dan pengungkapan ini memalukan dan bukan untuk kepentingan nasional.

“Adalah kepentingan publik untuk mengetahui bahwa inilah yang dilakukan pemerintah mereka sendiri.”

(asiapacificreport.nz)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS