Kepala BPS Lembata: Pemda Wajib Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Tingkat inflasi di NTT per Februari 2023 mencapai 6,65 persen. Jumlah ini masih cukup tinggi karena idealnya tingkat inflasi hanya 2-4 persen saja. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lembata Feliksia P.K Siola menyebutkan pemerintah daerah punya kewajiban mengendalikan inflasi termasuk mengontrol kenaikan harga barang dan jasa di pasaran. 

"Inflasi itu baik kalau dalam kendali pemerintah daerah. Kalau tidak ada inflasi berarti tidak ada pertumbuhan ekonomi di suatu daerah," kata Feliksia saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 13 Februari 2023.

Baca juga: PKN Lembata Konsolidasi Bacaleg pada Hari Pers Nasional

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran seperti makanan, minuman dan tembakau. 

"Kalau sudah inflasi maka daya beli masyarakat rendah. Makanya dibentuk tim pengendali inflasi daerah," katanya. 

Selain pemerintah, masyarakat juga bisa berperan mengendalikan inflasi, seperti mengganti makan nasi dengan ubi, sorgum atau pisang di hari tertentu, atau menanam cabai dan kebutuhan pangan lain di pekarangan rumah. 

Kenaikan harga bahan pokok terjadi hampir di seluruh Indonesia selama bulan Januari 2023. Kenaikan harga bahan pokok ini didominasi oleh komoditas pangan seperti beras, bawang merah dan cabai.

Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia merilis tiga komoditas pangan ini mengalami inflasi yang cukup signifikan. Beras mengalami inflasi sebesar 0,07 persen, cabai merah 0,04 persen, cabai rawit 0,03 persen, dan ikan mengalami inflasi sebesar 0,03 persen.

Baca juga: Jurnalis Lembata Minta Polisi Terbuka Soal Kasus Penganiayaan ODGJ dan Penyelundupan BBM 

Hal ini dikatakan Kepala Biro Perencanaan (Karoren) Kementan, I Ketut Kariyasa, saat rapat koordinasi secara virtual (vicon) bersama Mendagri dan seluruh kepala daerah, serta stakeholder lainnya pada Rabu (8/2/2023) pagi.

Pemerintah terus memastikan ketersediaan beras untuk kepentingan operasi pasar sebagai strategi untuk mengendalikan inflasi di awal tahun 2023.

Rapat koordinasi pengendalian inflasi ini diikuti juga oleh Bupati Lembata Marsianus Jawa, Kepala Kejaksaan Negeri Lembata Azrijal dan perangkat OPD lingkup Pemda Lembata di ruang rapat Bupati Lembata, Kota Lewoleba.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS