Kakanwil Kemenag NTT Sebut Usulan BPIH Rasional 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kakanwil Kemenag NTT, Reginaldus S.S. Serang menyebut usulan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sudah rasional dan berdasarkan pertimbangan matang. 

Ia mengatakan, usulan Kementerian Agama RI terkait dengan BPIH adalah sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah usulan rata-rata BPIH atau keseluruhan dari biaya anggaran, yang mencapai Rp 98.893.909,11.

“Usulan ini pasti juga dengan pertimbangan yang matang dan rasional serta melalui proses kajian mendalam. Dan Menag juga menegaskan hal ini untuk melindungi hak nilai manfaat dihitung secara lebih proporsional,” jelas Kakanwil Reginaldus, Minggu 12 Februari 2023. 

Baca juga: Resmob Polda NTT Amankan Pelaku Penggelapan Sepeda Motor di Kupang

Dibanding dengan tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik Rp 514.888,02. Namun, secara komposisi, ada perubahan signifikan antara komponen Bipih yang harus dibayarkan jemaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat. 

Laporan Kementerian Agama pada BPIH tahun 2022, sebesar Rp 98.379.021,09 dengan komposisi Bipih sebesar Rp 39.886.009,00 (40,54 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp58.493.012,09 (59,46 persen). 

Sementara usulan Kemenag untuk BPIH 2023 sebesar Rp 98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30 persen).

Reginaldus menerangkan, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah, digunakan untuk membayar beberapa item seperti biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp 33.979.784,00.

Lalu ada akomodasi Makkah Rp 18.768.000,00;, akomodasi Madinah Rp 5.601.840,00, living cost Rp 4.080.000,00 dan visa Rp 1.224.000,00, serta paket layanan Masyair Rp 5.540.109,60.

Baca juga: Warga NTT Waspada! BMKG Sebut Hujan Lebat dan Angin Kencang Berpotensi Landa NTT Hari ini

Dia mengulang pertemuan DPR RI dan Kementerian Agama ada bulan Januari 2023 lalu. Kementerian Agama mengusulkan rencana itu atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. 

"Formulasi ini juga telah melalui proses kajian," sebut dia. 

Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut, diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang. 

Pembebanan Bipih harus menjaga prinsip istitha’ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.

Dia juga mengurai tentang perkembangan BPIH dari 2010 hingga 2022. Di tahun 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan ke jemaah hanya Rp 4,45 juta. 

Sementara Bipih yang harus dibayar jemaah sebesar Rp 30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13 persen, sementara Bipih 87 persen. 

Baca juga: BMKG: Waspada Cuaca Buruk di Seluruh Wilayah NTT Hari Ini