Ratusan Nelayan di Kota Kupang Daftar BPJS Ketenagakerjaan 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ratusan nelayan di Kota Kupang mendaftar untuk memperoleh jaminan asuransi ketenagakerjaan. 

Program itu merupakan kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan Kupang dengan Pemerintah Kota ( Pemkot) Kupang di tahun 2023. Sebanyak 500 nelayan mendapat jatah dalam tahun ini. 

Sementara,Penjabat Wali Kota Kupang, George Hadjoh memberikan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan nelayan di aula Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat 10 Februari 2023 sore. 

Baca juga: Pemilu 2024, KPU Kota Kupang Gabungkan Kecamatan Kota Raja dan Kota Lama Jadi Satu Dapil

Penjabat George Hadjoh mengingatkan agar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bisa melanjutkan kerja sama seperti ini. Ia meminta agar terus ada peningkatan agar rutin melakukan pembayaran sehingga tidak ada kendala. 

"Kalau bisa semua nelayan yang 5000 lebih itu, semua punya BPJS (Ketenagakerjaan). Kita harus betul-betul untuk ini," kata dia. 

Menurutnya ia harus berjuang lebih sungguh menyelesaikan masalah ini. Apalagi dirinya juga berasal dari keluarga nelayan. 

Ia mengajak semua nelayan untuk meningkatkan tangkapan agar stok ikan tidak harus didatangkan dari luar Kota Kupang seperti Flores, Lembata dan Alor.

Kepala DKP Ejbends Doeka mengatakan, jumlah nelayan di Kota Kupang sebanyak 5000 lebih.  Pemerintah baru bisa membantu 500 nelayan untuk mendapat kartu BPJS Ketenagakerjaan. 

Baca juga: Video Viral TikTok Perempuan Ini Diduga Akan Menculik Anak di Kota Kupang

Arahan Penjabat Wali Kota, DKP akan melakukan program atau tahap berikutnya agar semua nelayan bisa mendapat jaminan asuransi. 

"Keselamatan itu kan penting walaupun mereka bekerja. Tapi kalau ada jaminan, bisa menolong mereka dan keluarganya," kata dia. 

Dia berujar semua nelayan, baik dari perikanan di darat dan laut diberikan hal yang sama. Berbeda dengan bantuan dari pemerintah pusat yang seringkali menggunakan pola kategori antara nelayan di darat dan laut. 

Meski masih mengakomodir jumlah kecil, Ejbends mengaku program ini harus diberikan sebagai bukti kehadiran Pemerintah dalam menjamin asuransi nelayan. 

Untuk tahap awal pemerintahan menggelorakan lebih dari Rp 100 juta untuk 500 nelayan. Anggaran itu digunakan untuk membayar asuransi selama satu tahun. Dalam periode tahun berikutnya, nelayan sudah bisa membayar secara mandiri. 

Bagi sisa nelayan yang belum mendapat BPJS Ketenagakerjaan, akan menggunakan pola yang sama, hingga semua nelayan mendapat kartu BPJS Ketenagakerjaan.