Timor Leste Songsong Pemilu Parlemen, Gereja Membantu Pastikan Pemungutan Suara Damai

POS-KUPANG.COM - Gereja Katolik di Timor Leste akan membantu memastikan pemilihan parlemen yang akan datang berlangsung damai setelah pemungutan suara sebelumnya dirusak oleh kekerasan, kata pemimpin tertinggi Katolik negara itu.

Konferensi Waligereja Timor (CET) akan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Nasional (CNE) "dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas selama masa pemilihan," kata Kardinal Virgílio do Carmo da Silva dari Dili.

“Bersama dengan CNE [Gereja] akan membantu menciptakan lingkungan yang baik untuk pemilihan parlemen mendatang,” katanya dalam konferensi pers dengan ketua CNE Jose Belo pada 2 Februari 2023 di ibu kota Dili.

Ia mengatakan, meski langkah lain akan dirumuskan nanti, namun yang direncanakan adalah mengembangkan berbagai kegiatan pendidikan kewarganegaraan dan tim pemantau pemilu lapangan di seluruh tanah air.

Ini, katanya, akan dilakukan di bawah koordinasi Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Dili. Kardinal pertama negara itu mengatakan Gereja juga akan mempersembahkan doa khusus untuk perdamaian di semua paroki selama kampanye, serta beberapa hari sebelum dan selama pemilihan.

Jose Belo dari CNE mengatakan dia berterima kasih atas dukungan Gereja dan mengatakan bahwa semua orang Timor Leste benar-benar perlu "bekerja sama untuk membangun negara."

Pemilihan parlemen dengan 65 kursi akan diadakan pada bulan Mei, namun tanggalnya masih menunggu konfirmasi dari Presiden Jose Ramos Horta. Dia saat ini mendengarkan pendapat partai politik, sebelum mengumumkan tanggalnya dalam beberapa minggu mendatang.

Timor Leste memiliki sejarah kelam konflik politik, akibat ketegangan yang terus berlanjut antara mantan pejuang kemerdekaan yang memperjuangkan kemerdekaan negara kecil itu dari Indonesia.

Persaingan politik yang berlangsung lama antara Xanana Gusmao dari Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT) dan Mari Alkatiri dari Front Revolusioner untuk Partai Independen Timor Timur (Fretilin) ​​telah memicu kebuntuan politik dan tindakan kekerasan.

Pada Mei 2018, negara kembali ke tempat pemungutan suara hanya 10 bulan setelah pemilu pada 23 Juli 2017.

Ini terjadi setelah pemerintahan minoritas Fretilin pimpinan Alkatiri, yang memperoleh suara terbanyak, tetapi bukan mayoritas, gagal mendapatkan dukungan yang cukup selama delapan bulan untuk meloloskan undang-undang apa pun termasuk anggaran.

Kampanye menjelang pemilihan juga dirusak oleh kekerasan.

Baca juga: Menlu Timor Leste Adaljiza Magno Ikut Pertemuan ACC di Jakarta, Makin Dekat Jadi Anggota Penuh ASEAN

Pendukung Fretilin melemparkan batu ke anggota koalisi oposisi AMP di Viqueque dan Baucau. Dalam insiden terakhir, seorang anak berusia 3 tahun dirawat di rumah sakit.

Beberapa hari yang lalu, pendukung Fretilin menyerang pengikut AMP di Viqueque, menyebabkan dua truk rusak dan 18 pendukung AMP terluka.