Menhub Budi Karya Sumadi: Jokowi Kerja Teliti

Bisa cerita tidak hubungan komunikasi dengan Pak Presiden Jokowi selama ini?

Sebenarnya biasa saja seperti atasan dengan bawahan. Saya kan sejak di Provinsi DKI Jakarta (memimpin BUMD Ancol dan Japro) saat itu Pak Presiden kan juga atasan saya. Intinya adalah kita kan kabinet setiap minggu bisa tiga kali ratas, kemudian di ratas itulah komunikasi kami.

Pak Jokowi itu sangat detail. Kemarin yang soal tarif tinggi pesawat saya ditanya, dan jawabannya persis seperti yang saya sampaikan. Lalu Pak Presiden juga memerintahkan ke India, China, Rusia (untuk Bandara Kertajati).

Saya sudah ke India dan Arab Saudi, saya juga sudah video conference dengan Dubes China lalu Maret 2023 saya ke sana. Jadi sebetulnya biasa seperti hubungan atasan dan bawahan. Saya mengerjakan apa yang ditugaskan secara detail.

Diskursus yang sering terjadi di angkutan udara yaitu masalah tarif kemarin maskapai Garuda menginginkan tarif batas atas dihapus, bagaimana pemikiran Pak Menteri?

Kalau pemikiran saya batas atas tetap ada untuk yang kelas ekonomi. Sekarang ada batas saja orang teriak-teriak. Tapi saya harus memberikan edukasi ke masyarakat. Jangan tahunya tarif itu tinggi tapi tidak ada kesertaan.

Jadi tarif tinggi karena tiga hal ini kan habis Covid-19, nah karena Covid-19 jumlah pesawat itu menurun drastis nah berarti suplainya terbatas dan otomatis berpengaruh ke harga.

Yang kedua di daerah jumlah pengguna pesawat nggak maksimal di bawah 70 persen. Kita sudah carikan solusi agar pemerintah daerah sharing untuk memastikan 70 persen tercapai.

Itu saya sudah berhasil di Toraja dan Sumsel, Ngloram Jawa Timur dan Purwokerto. Ini seperti Wakatobi dan beberap wilayah timur yang minta. Itu harus dipahami dulu. Kita semua kalau bisnis tapi jeblok kan tidak mungkin.

Ada juga avtur saya sedang mengusulkan ke Bapak Presiden agar lebih murah sedikit karena beban avtur itu tinggi banget 40 persen cost dari operasional penerbangan. Dan lebih tinggi lagi kalau itu terjadi pada pesawat baling-baling.

Bayangkan kalau harganya lebih tinggi mereka pasti akan membatasi pergerakan. Jadi pemahaman antara pemilik, operator, regulator, dan pengguna harus sama dulu.

Kemarin kita diskusi dengan Mendagri pertanyaannya sama. Saya bilang ke Pak Mendagri kita harus pahami itu jadi agar pemda-pemda dapat memastikan okupansi penumpang angkutan udara 70 persen.

Artinya kalau itu tidak tercapai harus ada subsidi?

Iya, jadi sebenarnya juga saya katakan mau ke Toraja, atau mau ke Lubuk Linggau itu subsidinya nggak lebih dari tiga bulan. Kan kalau ada moda transportasi orang tuh tunggu-tungguan nggak mungkin langsung naik.

Saya dalam kesempatan ini menghimbau kepada kepala daerah jangan hanya minta (subsidi) saja tapi nggak mau tanggung jawab maksimalkan okupansi.